POLITIKAL.ID - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dilaporkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau pemilu ke Bawaslu. Zulhas sapaan akrabnya dilaporkan akibat mempromosikan anaknya, Futri Zulya Savitri saat membagikan minyak subsidi dari pemerintah. Laporan ini dibuat oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. "[Bawaslu harus] segera memeriksa aktivitas bapak Zulkifli Hasan di Lampung, 9 Juli lalu, terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal," kata Alwan saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Selasa (19/7). Zulhas dilaporkan karena diduga melanggar pasal 276 Ayat 2 dan pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 serta adanya dugaan pelanggaran pasal 280 Ayat 1, dan Pasal 281 ayat 1 kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya. Menurut Alwan, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan melakukan pelanggaran kampanye ketika mendatangi pasar murah PAN di Lampung Sabtu, 9 Juli 2022. Saat di Lampung, Zulhas membagikan Minyakita secara gratis kepada ibu-ibu. Tidak memungut biaya Rp14 ribu yang telah ditetapkan. Namun, saat membagikannya secara gratis, Zulhas sekaligus mempromosikan anaknya, yakni Futri Zulya Savitri yang akan ikut Pemilu 2024. "Berdasarkan rekaman video yang beredar, aktivitas bagi-bagi minyak goreng tersebut disertai dengan ajakan memilih Saudari Futri Zulya Savitri yang sekaligus disertai janji untuk mendapatkan kembali pembagian minyak goreng dalam 2 bulan ke depan. Secara definisi, dua kalimat itu mengandung dua hal sekaligus," Pungkas Alwan Video Zulhas saat mempromosikan anaknya itu beredar luas hingga menuai kritik. Sejumlah partai politik pun mengkritik Zulhas. Tindakan yang Zulhas lakukan pun mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta Zulhas agar fokus bekerja terutama dalam menstabilkan harga minyak goreng curah. "Saya minta semua menteri fokus bekerja, kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin," kata Jokowi, Selasa (12/7). (*)