Diskusi Publik Gratispol di Interupsi Kartu Merah, Wagub Seno Aji Tegaskan Komitmen Gratispol

POLITIKAL.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menghadiri diskusi publik mengenai program pendidikan gratis di lingkungan kampus Universitas Mulawarman pada Selasa (31/3/2026).

Forum bertajuk “Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya” ini sempat diwarnai aksi Interupsi Kartu Merah dari sejumlah mahasiswa. Meski mendapatkan protes simbolis, pemerintah provinsi menegaskan bahwa program “Gratispol” tetap berjalan dan akan mengalami penguatan pada sisi sosialisasi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) menginisiasi pertemuan tersebut untuk menguji efektivitas kebijakan pemerintah. Perwakilan BEM KM Unmul serta berbagai organisasi mahasiswa lainnya turut hadir memenuhi ruangan diskusi. Mereka menyampaikan berbagai pandangan terkait pelaksanaan program pendidikan yang menjadi janji politik pemerintah daerah.

Dinamika Interupsi Kartu Merah di Tengah Diskusi

Suasana diskusi memanas saat sekelompok mahasiswa mengangkat kartu merah ke arah narasumber. Mahasiswa melakukan aksi Interupsi Kartu Merah tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap implementasi program yang mereka nilai belum optimal. Kendati demikian, aksi protes ini berlangsung tertib sehingga dialog antara pejabat pemerintah dan perwakilan akademisi tetap berlanjut hingga selesai.

Seno Aji menanggapi aksi tersebut dengan tenang dan menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Beliau menyatakan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap bentuk aspirasi yang muncul dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, kritik merupakan vitamin bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan tinggi.

“Memang tadi ada insiden kecil terkait kartu merah. Tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Bagi kami, itu bagian dari aspirasi mahasiswa yang harus kita tambung,” ujar Seno Aji.

Beliau menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjauhi mahasiswa hanya karena adanya kritik pedas atau aksi simbolik seperti Interupsi Kartu Merah.

Komitmen Pemerintah Memperkuat Program Gratispol

Seno Aji menjelaskan bahwa program “Gratispol” memiliki tujuan strategis untuk menjamin masa depan generasi muda di Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memastikan setiap anak daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam bangku perkuliahan tanpa terkendala biaya.

Beliau menyebutkan bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah saat ini.

“Dari hati yang paling dalam, kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin. Kami ingin kuliah mereka bisa dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi,” tegas Seno.

Beliau menambahkan bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan evaluasi yang jujur dari para penerima manfaat.

Namun, Seno mengakui adanya hambatan komunikasi yang menyebabkan informasi program tidak sampai secara merata kepada mahasiswa. Banyak peserta diskusi mengeluhkan sulitnya mendapatkan informasi valid mengenai mekanisme pendaftaran dan persyaratan program.

Fakta ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan internal dalam waktu dekat agar Interupsi Kartu Merah tidak terulang kembali akibat miskomunikasi.

Rencana Pembentukan Call Center dan Sosialisasi Kampus

Menyikapi keluhan mahasiswa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem informasi.

Seno Aji berencana membentuk pusat layanan informasi atau call center khusus yang menangani program pendidikan gratis. Fasilitas ini akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan konsultasi atau melaporkan kendala teknis yang mereka temui di lapangan.

“Kami akan buat satu call center dengan operator khusus, sehingga mahasiswa tidak bingung mencari informasi. Bahkan kami pertimbangkan untuk layanan 24 jam,” jelas Seno.

Selain itu, tim pemerintah provinsi bersama Tim Gubernur Untuk Pengawalan Pembangunan (TGUPP) akan mendatangi 22 perguruan tinggi di Kalimantan Timur secara bergilir.

Langkah jemput bola ini melibatkan koordinasi langsung dengan para rektor untuk memastikan sosialisasi menyentuh seluruh lapisan mahasiswa.

Seno berharap pendekatan langsung ini dapat mengeliminasi kesalahpahaman yang selama ini beredar di media sosial maupun ruang publik lainnya. Beliau meyakini bahwa transparansi informasi akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap program pemerintah.

Klarifikasi Mengenai Administrasi Pj Sekda Samarinda

Di sela-sela pembahasan pendidikan, Seno Aji juga memberikan klarifikasi mengenai isu administratif pemerintahan. Beliau membantah kabar yang menyebutkan adanya penahanan proses penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda di tingkat wakil gubernur.

Seno menegaskan bahwa keterlambatan tersebut murni karena masalah teknis penulisan dokumen.

“Tidak ada itu. Hanya ada kesalahan dalam draft surat, jadi kami minta diperbaiki oleh BKD. Itu saja,” pungkasnya.

Penjelasan ini sekaligus menutup spekulasi negatif mengenai hubungan kerja antar instansi pemerintah di Kalimantan Timur. Seno mengajak semua pihak untuk fokus pada substansi pembangunan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar faktual kuat.

Melalui diskusi yang dinamis ini, pemerintah provinsi membawa pulang sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi. Meskipun aksi Interupsi Kartu Merah sempat mewarnai ruangan, kedua belah pihak sepakat bahwa dialog terbuka adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan persepsi.

Pemerintah berkomitmen terus merangkul mahasiswa sebagai mitra kritis dalam membangun sektor pendidikan yang lebih baik di masa depan.

(Redaksi)