"Yang batasi itu selama masih ada program yang masih bisa diakomodir dalam APBD, sesuai kepentingan rakyat pasti kami akan bahas," jelasnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kaltim, M Sabani mengatakan hal yang sama, menurutnya lantaran adanya penurunan pendapatan dari Dana bagi hasil (DBH) pusat, maka provinsi mengadakan penyesuaian belanja.

Dalam pembahasan yang bisa berkali - kali itu disebutnya, pihaknya menyusun skala prioritas mana yang diajukan dan mana yang dikritisi atau dikoresksi DPRD Kaltim.

"Kita lanjutkan besok karena waktu yang terbatas. Sebenarnya angka penyesuaian DPRD juga belum baca semua," tambahnya.

Lebih lanjut kata dia lagi, belanja meliputi kesehatan terkait penanganan covid - 19 tentang perkiraan alokasi anggaran yang akan disediakan

"Pendidikan, infrastruktur dan jalan - jalan provinsi juga menjadi prioritas serta pertanian dalam arti luas," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )