POLTIKAL.ID, SAMARINDA - Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat guna mendukung segala aktivitas.

Sampai saat ini, pemerataan kebutuhan dasar warga seperti listrik belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di Kaltim. Khususnya daerah pedalaman yang sulit dijangkau.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan, sebaran PLN di sejumlah daerah belum merata secara maksimal, sehigga ia meminta kepada PLN untuk melakukan inventarisasi, khususnya daerah pedalaman Kaltim.

“Kelistrikan di Kaltim perlu diinventarsisir betul-betul. Sehingga ke depan, kita bisa melihat, daerah mana yang sudah maupun belum teraliri listrik,” terang Makmur dikutip dari laman media DPRD Kaltim, Jumat (12/6/2020).

Untuk itu, Makmur mendorong PLN berinovasi dan membuat suatu formulasi mengatasi pemerataan listrik di Kaltim. Peran Pemprov Kaltim, maupun pemerintah kota dan kabupaten di Kaltim, serta swasta harus sinergis.

“Jika kita mampu sinergi terhadap pencukupan kebutuhan listrik untuk masyarakat, saya yakin tahapan-tahapan atau proses pemenuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Atau paling tidak, sedikit demi sedikit kebutuhan listrik masyarakat itu bisa dilakukan,” sebut Makmur.

Lebih lanjut disampaikan dia, PLN perlu membuat inovasi baru untuk pemenuhan listrik masyarakat tanpa harus melalui pembangkit listrik tenaga diesel.

“Bisa dengan pembangkit listrik tenaga uap atau air. Paling tidak, di pedesaan ada yang bisa dimanfaatkan energinya secara sederhana,” harapnya.

Menurut dia, sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara mandiri atau PLTS terpusat dapat menjadi solusi mengatasi keterbatasan listrik masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

“Mungkin di sejumlah daerah PLTS ini sudah digunakan. Maksud saya, ini bisa dikembangkan juga di Kaltim,” bebernya.

“Tapi diinventarisasi dulu, yang mana bisa terkoneksi. Seperti daerah pedalaman yang jauh dan tidak memungkinkan untuk disiapkan tiang listrik. Tentu dengan cara ini, selain bisa mempermudah PLN, juga bisa dinikmati masyarakat,” sambungnya.

Selain itu, Politikus Golkar ini juga menyarankan, PLN menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Baik melaui CSR maupun kerjasama lainnya. Misalnya, kerjasama dengan perusahaan atau CPO perkebunan.

“Karena rata-rata CPO perkebunan memiliki pembangkt listrik sendiri. Nah, kelebihannya coba diberikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ini bisa dijadikan bisnis antara PLN dengan pihak swasta, jadi tidak juga pihak swasta atau perusahaan dirugikan,” tambahnya. (Redaksi Politikal - 001)