POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda tengah merancang platform bisnis yang bagus untuk meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah, salah satunya Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat ini telah menunjuk Bagian Ekonomi Sekretariat kota Samarinda untuk melakukan overview terkait pendapatan yang mampu dihasilkan PDPAU dalam rentang waktu satu tahun dengan memanfaatkan aset produktif yang dimiliki sekarang ini. Mengingat selama 8 tahun berjalan, PDPAU belum mampu berkontribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) Samarinda. “Oleh karena itu hari ini saya bersama Wawali akan melakukan pendalaman terhadap tiga Perusda yang kita miliki, salah satunya PDPAU tadi, kita akan ukur statistik dan kendala apa yang dihadapi dalam perjalanannya, intinya saling menguatkan aja agar Perusda kita kedepannya makin membaik,” ujar wali kota usai mendengarkan presentasi pengelolaan PDPAU Samarinda, Selasa (25/5/2021) di Balaikota. Harapan pemerintah, jelas dia tumpuan PAD kota Samarinda nanti tak lagi hanya berharap dari pajak dan retribusi, melainkan Perusda juga bisa ikut ambil bagian menjadi tulang punggung bagi PAD. Karena itu, Andi Harun memberikan catatan kepada para Direktur Perusda milik Pemerintah ini agar cara berpikirnya sudah bisnis to bisnis. “Karena bisnis ini sifatnya dinamis sewaktu-waktu bisa naik, jadi kalau menentukan keuntungan tidak bisa lagi secara flat khususnya yang berkaitan dengan aset yang disewakan oleh pihak ketiga, karena aset tanah yang kita miliki harus dihargai dengan nilai investasi jadi prinsip bisnisnya harus saling menguntungkan,” ungkapnya. Ia juga memberi catatan kepada Direktur PDPAU agar pengembangan bisnis berikutnya harus betul-betul dianalisa dengan baik. Dimana pinta dia harus terjun total tidak lagi terlibat hanya sebagai perantara yang mana keuntungan bersih hanya diperoleh dari nilai selisih yang kecil dari penjualan. “Contoh seperti ayam beku yang kini tengah dijalankan oleh PDPAU, harapan saya kedepan kita harus sudah punya peternakan dan bertindak sebagai produsen. Masalah penyertaan modal awal mungkin bisa dibantu dari Pemerintah atau pinjaman melalui bank daerah, kan banyak aset yang bisa di anggunkan asal bisnis yang dikembangkan nanti harus jelas,” terangnya lagi. Begitu pun terkait pengembangan bisnis ke bidang properti, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim ini sangat setuju jika platform dijalankan PDPAU sebagai pemain tunggal. “Jadi ngak ada lagi ceritanya PDPAU hanya menyiapkan lahan saja lalu dikerjasamakan dengan perusahaan lain sebagai pengembangnya. Kita harus pemain tunggalnya, mulai menyiapkan lahan, membangun hingga memasarkan rumahnya. Saya minta jangan sampai pola strategi bisnis di pergudangan dengan menjual tanah lalu fisiknya dibangun pihak ke tiga terulang kembali disini,” ucapnya. Kendati demikian, AH begitu Andi Harun disapa tetap memberikan apresiasi kepada manajemen PDPAU saat ini yang dalam keadaan berhutang dianggap mampu menyelesaikan beberapa kewajiban yang terhutang termasuk pesangon 28 karyawan dengan total Rp 1,2 miliar. Senada, wakil wali kota Samarinda, Rusmadi juga ikut memberi masukkan agar PDAPAU dalam waktu dekat sudah melakukan pemetaan terkait apa saja bisnis yang masih bisa eksis untuk dikembangkan maupun sebaliknya. Termasuk bisnis rumah susun atau properti yang dianggap Wawali menjanjikan untuk dibangun pada lahan-lahan yang dimiliki Pemerintah khususnya di kawasan Sambutan. “Jadi mulai sekarang kita harus menghitung prospek bisnis yang ada dulu sebelum ekspansi ke yang lain dengan catatan jangan sampai meninggalkan persoalan-persoalan kewajiban seperti yang sebelum-sebelumnya,” pesan Rusmadi. Sementara Direktur PDPAU Samarinda, Khairul Fadly menjelaskan selain rumah susun sewa (rusunawa) yang kini tengah dijalankan oleh PDPAU, pihaknya juga menyediakan jasa kebersihan ke penyewa gudang. Selain itu tambah Fadly juga membuka bisnis tiket pesawat dimana sebelum pandemi, mereka biasa melayani perjalanan dinas para pegawai Pemkot Samarinda. Bahkan selama delapan tahun berjalan dibawah kepemimpinannya, PDPAU juga mendirikan bisnis pangan dengan berjualan ayam potong dan bawang putih. “Kami juga mencoba untuk menyediakan lahan untuk bongkar muat peti kemas di kawasan pergudangan, dari keuntungan ini tadi lah kami mencoba perlahan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sempat tertunggak mulai dari asuransi hingga pajak dari periode tahun 1996-2000 senilai Rp 1,2 miliar.” imbuhnya. Hingga akhirnya sambung Fadly,pada tahun 2020, PDAPU berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 540 juta Per tahun. (*)