POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tim Badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltim belum belum menemukan kata sepakat dengan Pemprov Kaltim. Selasa (7/9/2021) siang, tim Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim menggelar rapat tertutup. Kepada awak media, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan belum adanya titik temu antar kedua lembaga penyelenggara tersebut. Hal itu lantaran optimalisasi sumber pendapatan daerah belum selesai pembahasannya bersama. Pembahasan untuk APBD P 2021 disebutnya tidak bisa segera. Sebab tim Banggar wajib teliti atas masukan TAPD Pemprov Kaltim. "Kami ingin lebih dalam menggali potensi - potensi di Kaltim dalam rangka peningkatan pendapatan. Tentunya untuk belanja kegiatan prioritas setahun kedepan," ujar Makmur sapaannya, seusai rapat. Menurutnya itu penting. Dengan begitu mesti mengetahui detail demi detail potensi pendapatan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dikemudian hari. "Kami matangkan dulu, biar kedepannya tidak ada masalah. Belanja kita ini kan banyak, belum bicara penganan Covid - 19, lalu adanya refocusing sebelumnya. Kalau betul - betul digali insyalah tidak ada kesulitan," imbuhnya. Politisi partai Golkar itu optimistis, jika pembahasan APBD P 2021 ini tuntas sesuai skema Banggar. Dipastikan pendapatan kas daerah akan lebih tinggi. Untuk itu, pembahasan akan terus dilakukan sampai semuanya lebih jelas lagi. Dengan begitu, secara bersama - sama antar lembaga tidak buru - buru memutuskan. Pilihannya kata dia, naikkan target yang ada atau yang sebelumnya luput dilaksanakan. "Besok (Rabu, red) diminta semua untuk penjabaran. Semua pemaparan dari pemprov akan kami diulas,"terangnya. Hal ini kata mantan Bupati Berau dua periode itu, dalam rangka memberikan optimisme kepada pemprov Kaltim terlebih Satuan Kerja yang bertugas menghimpun pendapatan kas daerah. "Kita harus optimis. Semangatnya mesti ada," paparnya. Ia menjelaskan, potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan itu yakni, Pajak daerah yang meliputi industri batu bara dan pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) bisa ikut naik, dengan catatan pemprov Kaltim lebih keras lagi berjuang di daerah dan pusat. Namun satu hal yang menurutnya tidak boleh dinaikkan pajaknya untuk sektor usaha kecil di Kaltim. Hal itu lantaran masyarakat sudah babak belur karena imbas pandemi Covid - 19. "Pajak usaha yang menyentuh masyarakat kecil wajib kita sama - sama pahami, kalau sektor besar baru bisa. Usaha kecil ini yang seharusnya diberikan insentif dari pemerintah," pungkasnya. Untuk itu, penetapan APBD P 2021 juga mesti selesai. Hal itu lantaran pekan kedua bulan Desember mendatang sudah tidak ada waktu. Jika tidak maka percepatan pembangunan daerah yang mestinya sudah berjalan akhir tahun 2021 tertunda dan mesti menunggu pembahasan tahun depan. (*)