POLITIKAL.ID – Badan Kehormatan (BK) DPD RI memilih meminta klarifikasi langsung dari Arya Wedakarna setelah kehadirannya dalam Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand, mendapat sorotan. BK ingin mengetahui kapasitas Arya ketika menghadiri kegiatan tersebut dan memastikan posisinya sebagai anggota DPD RI tidak menimbulkan persoalan etik.
Ketua BK DPD RI Hasby Yusuf mengatakan pihaknya telah menetapkan pemanggilan terhadap senator asal Bali tersebut. Menurut Hasby, status Arya sebagai anggota DPD RI tetap melekat dalam aktivitas publik, meskipun Arya menyatakan dirinya hadir secara pribadi.
“BK (Badan Kehormatan) telah memutuskan pemanggilan atas I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota DPD RI dalam kasus ini,” kata Hasby saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).
BK ingin memperoleh gambaran utuh mengenai kegiatan yang berlangsung di Bangkok. Pemeriksaan itu akan mencakup tujuan kehadiran, kapasitas Arya, pihak yang memberikan undangan, serta pihak yang menyelenggarakan acara.
BK DPD RI Dalami Kehadiran Arya Wedakarna
Hasby menilai anggota DPD RI tetap membawa tanggung jawab etik ketika menjalankan aktivitas di ruang publik. Karena itu, BK akan menilai kepatutan, kehormatan jabatan, serta kemungkinan dampak kegiatan tersebut terhadap citra lembaga.
Dalam pemeriksaan nanti, BK juga akan menanyakan bentuk keterlibatan Arya Wedakarna dalam kegiatan tersebut. Tim akan melihat apakah Arya menggunakan atribut, fasilitas, atau bentuk identitas lain yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPD RI.
BK juga akan mencari tahu hubungan kegiatan itu dengan tugas Arya sebagai senator. Hasby menegaskan bahwa lembaganya perlu memeriksa fakta secara langsung sebelum menentukan sikap.
“Namun demikian, status sebagai anggota DPD RI tetap melekat pada diri seseorang sehingga setiap tindakan dan aktivitas publik anggota perlu mempertimbangkan kepatutan, kehormatan jabatan, serta dampaknya terhadap citra lembaga, sekalipun kegiatan tersebut dinyatakan dilakukan dalam kapasitas pribadi,” ujar Hasby.
Menurut Hasby, BK tidak akan membangun kesimpulan hanya dari foto, video, atau informasi yang beredar melalui media sosial. Pemeriksaan langsung terhadap Arya menjadi bagian penting untuk mengetahui konteks sebenarnya.
Langkah tersebut juga memberi ruang bagi Arya untuk menjelaskan alasan dan kapasitas kehadirannya. BK kemudian dapat membandingkan keterangan tersebut dengan informasi lain yang mereka miliki.
Informasi Pendampingan TNI Ikut Diperiksa
Selain persoalan kapasitas kehadiran, BK DPD RI akan memeriksa informasi mengenai dugaan pendampingan anggota TNI dalam kegiatan Arya di Bangkok.
Hasby mengatakan pihaknya perlu memastikan kebenaran informasi tersebut. BK juga akan memeriksa dasar penugasan atau pengamanan apabila informasi mengenai keterlibatan anggota TNI itu terbukti.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan setiap informasi memiliki dasar faktual. BK tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan materi yang beredar di ruang digital.
“Menjadi anggota DPD RI berarti membawa standar kehormatan jabatan dalam setiap ruang publik. Tetapi Badan Kehormatan juga tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan foto, video, atau pemberitaan,” ujar Hasby.
BK selanjutnya akan menilai seluruh keterangan berdasarkan kode etik dan prinsip kepatutan. Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah yang perlu mereka ambil.
Hasby menegaskan bahwa BK tidak bertugas mencari kesalahan anggota. Namun, lembaga tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk merespons persoalan yang menyangkut kehormatan DPD RI.
“Prinsip BK sederhana tidak mencari-cari kesalahan anggota, tetapi juga tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut kehormatan lembaga. Setiap anggota memiliki hak untuk beraktivitas sebagai warga negara, tetapi kebebasan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etik sebagai pejabat publik,” imbuhnya.
Penjelasan Arya Wedakarna tentang Undangan Bangkok
Sorotan terhadap Arya Wedakarna muncul setelah foto dirinya dalam Miss Equality World 2026 beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut kemudian mendorong munculnya pertanyaan mengenai kapasitas Arya saat menghadiri acara di Bangkok.
Arya telah memberikan penjelasan mengenai kehadirannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang sebagai anggota DPD RI yang mewakili Bali.
Menurut Arya, MS Organization mengundangnya pada pertengahan 2026. Ia menjelaskan bahwa organisasi tersebut memiliki jaringan di 15 negara dan kerap mengadakan kegiatan amal serta kegiatan sosial di Bali.
Arya juga menyebut penyelenggara menyampaikan informasi mengenai penghargaan yang berkaitan dengan Bali dan pariwisata. Ia kemudian menghadiri kegiatan itu dalam kapasitas sebagai tokoh wisata.
“Jadi kronologisnya, pertengahan tahun ini ya, Juni ya. Itu, saya bertempat di istana saya di Jembrana. Mewakili pribadi ya dan juga sebagai tokoh budaya Hindu. Kita menerima panitia, namanya MS Organization. Jadi mereka berjaringan di 15 negara dan mereka ini sudah sering mengadakan kegiatan charity di Bali. Kegiatan sosial, begitu. Nah, jadi namanya tamu kan kita terima,” kata Arya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Arya juga menjelaskan bahwa dirinya hadir sebagai Presiden Hindu Center of Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa kehadirannya tidak mewakili DPD RI.
Selama berada di Bangkok, Arya mengikuti sejumlah agenda. Ia antara lain mengunjungi vihara dan menghadiri pameran.
Kini, BK DPD RI akan meminta keterangan langsung dari Arya Wedakarna. Klarifikasi tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi BK untuk menilai persoalan berdasarkan fakta, kode etik, dan ketentuan mengenai kehormatan anggota DPD RI.
(Redaksi)
