POLITIKAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmen kesiapsiagaan menghadapi bencana tetap menjadi prioritas di tengah tantangan fiskal.
Meski ruang fiskal tahun 2026 menyusut tajam akibat turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap dipertahankan meski nilainya terkompresi.
“BTT tahun depan itu ya, dananya tetap ada,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi simbol bahwa Kaltim menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, sekalipun fiskal menghadapi tekanan luar biasa.
Fiskal Menyempit, Kepedulian Meluas
APBD 2026 mencatat BTT hanya Rp33,93 miliar, jauh turun dari Rp100 miliar pada 2025. Penurunan ini mengikuti koreksi besar pada pendapatan daerah yang merosot hingga Rp6,19 triliun, terutama akibat despitas transfer pusat yang jatuh 66,39 persen.
Namun, di balik angka yang mengecil, terdapat pesan besar, Kaltim tidak sekadar bertahan, tetapi juga berbagi. Baru-baru ini, Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan Rp7,5 miliar untuk penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing daerah menerima Rp2,5 miliar sesuai instruksi gubernur dan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
“Itu bagian dari solidaritas daerah, dan kami tetap jalankan,” tegas Sri Wahyuni.
Langkah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kaltim tidak berhenti pada batas administratif provinsi. Di tengah keterbatasan, Kaltim tetap hadir sebagai bagian dari solusi nasional.
BTT bukan hanya instrumen untuk menghadapi bencana alam. Pos ini juga menjadi penyangga bagi kebutuhan mendesak lain seperti inflasi, pembayaran putusan pengadilan, hingga pengeluaran tak terduga yang tidak bisa ditunda. Dengan demikian, keberadaan BTT adalah jaminan bahwa pemerintah tetap siap menghadapi ketidakpastian.
“BTT itu bukan cuma soal bencana, tapi juga kebutuhan mendadak pemerintah,” jelas Sri Wahyuni.
Dengan menjaga BTT, Pemprov Kaltim memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ketika menghadapi situasi darurat. Meski jumlahnya lebih kecil, keberadaan dana ini tetap menjadi simbol kesiapan pemerintah.
Harapan Stabilitas dan Optimisme
Sri Wahyuni menyebut bahwa nilai BTT yang mengecil diyakini cukup, asalkan Kaltim tidak menghadapi bencana besar pada 2026. Pemerintah berharap kondisi alam tetap stabil sehingga anggaran darurat tidak terkuras di luar perkiraan.
“Insya Allah cukup BTT itu. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana besar yang memerlukan dana sangat banyak,” pungkasnya.
Optimisme ini bukan sekadar harapan, tetapi juga strategi komunikasi pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Dengan menegaskan kesiapan, Pemprov Kaltim membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah tetap hadir di saat sulit.
Kebijakan mempertahankan BTT dan tetap menyalurkan bantuan ke luar daerah adalah bukti nyata kepemimpinan Kaltim yang menginspirasi. Di satu sisi, pemerintah menjaga resiliensi internal. Di sisi lain, Kaltim menunjukkan kepedulian terhadap daerah lain yang sedang berjuang.
Inilah wajah kepemimpinan yang dibutuhkan di era penuh ketidakpastian: berani, peduli, dan siap menghadapi krisis. Kaltim tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan kolektif bangsa.
Melalui langkah ini, Pemprov Kaltim ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat: meski fiskal menantang, pemerintah tetap hadir. BTT adalah simbol kesiapan, kepedulian, dan tanggung jawab. Solidaritas antar daerah adalah bukti bahwa Kaltim tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama membangun ketahanan nasional.
(ADV/Diskominfo Kaltim)
