POLITIKAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam menata fiskal daerah di tengah komitmen untuk memperjuangkan status tenaga honorer.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa meski ruang fiskal semakin ketat, pemerintah tetap menempatkan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai agenda prioritas.
Ia menyampaikan bahwa kelompok tenaga honorer dengan masa pengabdian panjang akan tetap menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan menjadi PPPK.
Menurut Rudy, tenaga honorer telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Mereka berperan penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi umum.
“Tenaga honorer yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang akan menjadi prioritas dalam proses pengangkatan PPPK,” tegasnya.
Meski demikian, Rudy menekankan bahwa kewenangan penentuan kelulusan seleksi PPPK sepenuhnya berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Pemerintah daerah hanya berperan dalam menyiapkan anggaran gaji bagi pegawai yang dinyatakan lulus. Skema pembiayaan tersebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tantangan Fiskal
Rudy mengakui bahwa tahun ini pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan menata ulang berbagai pos belanja daerah.
Bahkan, pemangkasan anggaran diterapkan secara merata pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah efisiensi.
Kondisi ini, menurutnya, tidak mudah karena setiap OPD memiliki program prioritas yang harus dijalankan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen agar agenda peningkatan status tenaga honorer tidak terabaikan.
“Meski ada penyesuaian fiskal, kami memastikan bahwa upaya peningkatan status tenaga honorer tetap menjadi agenda penting. Kami minta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dihadapi,” ujar Rudy.
Harapan Peningkatan PAD
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltim optimistis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus didorong lebih kuat.
Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki ruang fiskal ke depan sehingga pemerintah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mendanai program prioritas, termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
“Seluruh langkah penataan anggaran ini bertujuan menjaga kelangsungan program pembangunan dan pelayanan publik,” tambahnya.
Kebijakan ini diyakini akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini berkontribusi pada pelayanan publik. Dengan status PPPK, mereka akan memperoleh kepastian hukum, kesejahteraan yang lebih baik, serta perlindungan kerja yang lebih jelas. Langkah ini juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur.
Meski mendorong percepatan, Rudy mengingatkan agar prosesnya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Sebab, meskipun formasi ditetapkan oleh pemerintah pusat, seluruh pembiayaan gaji P3K dibebankan pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Intinya, semakin cepat proses P3K dilakukan semakin baik. Namun kita tetap harus memperhatikan regulasi dan kapasitas keuangan daerah, karena meskipun penetapannya oleh pusat, pembiayaannya tetap berasal dari APBD,” jelasnya.
Untuk memperkuat proses percepatan, Pemprov Kaltim juga menggencarkan komunikasi dengan BKN agar gelombang pengangkatan berikutnya memberi ruang lebih besar kepada honorer lama yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“Kami berharap koordinasi yang lebih intens dengan BKN dapat membuka peluang lebih besar bagi honorer lama untuk diprioritaskan,” pungkasnya.
(ADV/Diskominfo Kaltim)
