POLITIKAL.ID – Korea Selatan kembali menawarkan dialog militer kepada Korea Utara di tengah meningkatnya aktivitas pasukan di kawasan perbatasan. Seoul ingin menyamakan penentuan garis batas darat sekaligus memulihkan komunikasi militer untuk mencegah insiden yang berpotensi memicu bentrokan bersenjata.
Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Nasional Korea Selatan, Kim Hong Cheol, menyampaikan tawaran itu pada Jumat, 23 Oktober 2026. Langkah tersebut menyusul ledakan ranjau di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada September lalu yang melukai tiga tentara Korea Selatan.
Pemerintah Seoul menilai perbedaan pemahaman mengenai Garis Demarkasi Militer (MDL) perlu mendapat perhatian serius. Persoalan itu menjadi semakin sensitif ketika kedua negara memperkuat posisi pertahanan dan saling melontarkan peringatan militer.
Kim memperingatkan bahwa ketegangan yang tidak tertangani dapat menimbulkan insiden baru.
“Sulit memperkirakan insiden apa lagi yang mungkin terjadi jika situasi ini dibiarkan tanpa penanganan,” ujarnya dalam pernyataan yang dilaporkan media internasional.
Dialog Militer Korea Selatan Menyasar Pencegahan Bentrokan
Kim menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan secara resmi mengusulkan pertemuan militer dengan Korea Utara. Agenda pembicaraan mencakup penentuan lokasi MDL secara bersama, pemulihan jalur komunikasi militer, dan langkah pencegahan bentrokan di wilayah perbatasan.
Seoul juga membuka peluang pertemuan tiga pihak dengan melibatkan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kim, kedua pihak dapat membicarakan tanggal dan tempat pertemuan melalui Panmunjom, desa gencatan senjata di DMZ.
“Kami secara resmi mengusulkan pembicaraan militer dengan Korea Utara untuk memastikan bersama lokasi tepat Garis Demarkasi Militer di darat, memulihkan jalur komunikasi, dan mencegah bentrokan yang tidak disengaja di kawasan perbatasan,” kata Kim.
Melalui dialog tersebut, Seoul berharap kedua militer memiliki pemahaman yang sama mengenai garis pemisah. Komunikasi langsung juga dapat membantu kedua pihak mengklarifikasi pergerakan pasukan sebelum situasi berkembang menjadi konfrontasi.
Namun, Korea Selatan masih menunggu jawaban Pyongyang. Pada November tahun lalu, Seoul mengajukan pembicaraan serupa untuk menyelesaikan perbedaan mengenai posisi garis batas. Korea Utara tidak memberikan tanggapan terhadap tawaran tersebut.
Ledakan Ranjau Memperuncing Perselisihan Perbatasan
Insiden ranjau pada 21 September memperburuk hubungan kedua negara. Ledakan di DMZ itu melukai tiga tentara Korea Selatan, termasuk dua personel yang mengalami cedera serius.
Penyelidikan militer Korea Selatan menyimpulkan bahwa ranjau tersebut berasal dari penanaman pasukan Korea Utara di sisi selatan MDL. Pyongyang membantah tuduhan itu dan menolak bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
Perbedaan pandangan mengenai insiden itu memperlihatkan sulitnya kedua negara mencapai kesepakatan terkait keamanan perbatasan. Seoul menganggap aktivitas pasukan Korea Utara telah meningkatkan risiko pelanggaran garis batas. Sebaliknya, Pyongyang menolak tuduhan bahwa pasukannya memasuki wilayah Korea Selatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Korea Utara membangun jalan taktis, memasang pagar, dan menanam ranjau di sekitar MDL. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan.
Militer Korea Selatan menyatakan bahwa pasukan Korea Utara berulang kali melintasi garis demarkasi ketika menjalankan pekerjaan pertahanan. Seoul juga mengakui penggunaan tembakan peringatan dan siaran pengeras suara untuk merespons pergerakan pasukan yang dianggap melewati batas.
Perselisihan mengenai posisi MDL menjadi penting karena kedua pihak dapat menggunakan penafsiran garis batas yang berbeda saat menjalankan operasi militer. Tanpa komunikasi yang memadai, pergerakan pasukan berpotensi memicu kesalahpahaman.
Korea Utara Perkuat Posisi Militer di Perbatasan
Ketegangan meningkat setelah Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyatakan bahwa unit-unit militer baru telah menempati posisi tembak di perbatasan.
Pernyataan itu muncul pada pekan yang sama dengan pengajuan dialog oleh Seoul. Pyongyang juga mengisyaratkan kesiapan mengaktifkan pengeras suara untuk propaganda yang diarahkan ke Korea Selatan.
Seoul sebelumnya memperingatkan akan memberikan respons tegas jika Korea Utara melakukan provokasi lebih lanjut. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tawaran dialog berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pertahanan kedua negara.
Korea Utara belum menyatakan kesediaannya mengikuti pembicaraan yang diusulkan Seoul. Sikap Pyongyang menjadi faktor penting karena pertemuan serupa pada tahun lalu tidak menghasilkan kemajuan.
Seoul Menunggu Respons atas Tawaran Dialog
Korea Selatan berharap pembicaraan militer dapat membuka ruang komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Penentuan garis batas secara bersama dan pemulihan jalur komunikasi menjadi dua agenda utama yang ingin dibahas Seoul.
Keterlibatan Komando PBB juga berpotensi menyediakan jalur pembicaraan tambahan. Namun, mekanisme tersebut masih berupa kemungkinan yang diajukan Korea Selatan, bukan kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak.
Seoul masih menunggu respons resmi Pyongyang terhadap tawaran terbaru. Belum ada kepastian mengenai tanggal maupun lokasi pertemuan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kesediaan kedua negara untuk membuka komunikasi militer. Tanpa kesepakatan tersebut, perbedaan penafsiran garis batas dan aktivitas pasukan di DMZ tetap menjadi sumber risiko bentrokan yang tidak disengaja.
(Redaksi)
