POLITIKAL.ID – Monitoring dan evaluasi terhadap Tanda Tangan Elektronik (TTE) Universal, dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Samarinda.
Monitoring dan evaluasi itu telah berjalan selama empat tahun terakhir sejak 2020.
Giat tersebut dilakukan di Ruang Mangkupelas Balai Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa, pada Jumat (17/11/2023).
Pranata Komputer Diskominfo Samarinda, Ronny Tiaka mengatakan, TTE Universal merupakan aplikasi tanda tangan elektronik berbasis UU ITE nomor 11 tahun 2008, memungkinkan pejabat untuk sah secara elektronik dengan sertifikat dari Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
“Surat yang ditandatangani menggunakan TTE dianggap sah di bawah UU, terutama karena aplikasi ini telah bersertifikat oleh BSrE,” ucap Ronny.
Ia mengatakan bahwa evaluasi menunjukkan penggunaan aplikasi ini telah meluas, melibatkan kelurahan, kecamatan, dan OPD, dengan puncak penggunaan terjadi pada 2021 terkait surat keterangan kesehatan Covid-19..
“Keunggulan dari TTE Universal terletak pada kesulitan untuk dipalsukan, ketika discan maka surat aslinya akan muncul kembali, bahkan jika diunduh dan diubah namanya,” ujarnya.
Sejauh ini, aplikasi tersebut memudahkan pengurusan dokumen dan menjadi bagian dari program digitalisasi kelurahan di Samarinda.
Selain itu, pada evaluasi tersebut juga menyoroti perluasan perbaikan teknis, terutama terkait sistem draft yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
“Perbaikan pada sistem draft diperlukan untuk meminimalkan kelemahan antara surat draft dan surat terbit,”ucapnya.
“Evaluasi ini memberikan gambaran positif terkait keberhasilan aplikasi sepanjang empat tahun terakhir, sementara pihak terkait terus berupaya meningkatkan aspek teknisnya untuk mendukung keefektifan penggunaan TTE Universal,”pungkasnya.
Aplikasi TTE Universal Kota Samarinda menjadi percontohan di tiga kabupaten/kota. (ADV/Diskominfo Samarinda)
