Salah satunya pada 13 April lalu, yang juga disampaikan Jokowi saat membuka Ratas. Kala itu, Jokowi meminta data terpadu--termasuk yang berkaitan dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), pasien positif, meninggal bisa diakses masyarakat.

Soal data PDP dan ODP sendiri, pemerintah pusat melalui Juru Bicara penanganan corona, Achmad Yurianto baru mengumumkan ke publik mulai 17 April lalu. Sebelumnya, sejak kasus pertama diumumkan Jokowi pada 2 Maret lalu, pemerintah tak pernah mengumumkan jumlah PDP maupun ODP.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, justru pemerintah daerah melalui gugus tugas Covid-19 di wilayah masing-masing yang kerap mengungkap data ODP dan PDP di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, salah satu yang mengkritik keterbukaan data pemerintah soal Covid-19 i adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum IDI Daeng Muhammad Faqih meminta pemerintah membuka data medik pasien positif Covid-19 untuk mempermudah penelusuran kontak dan penanggulangan.

IDI juga sempat mengungkap bahwa jumlah kematian terkait Covid-19 sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 orang. IDI mengatakan selama ini kematian PDP corona tidak dicatat. Padahal banyak PDP yang dinyatakan positif corona beberapa waktu setelah meninggal dunia. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Jokowi soal Data Corona: Tidak Ada Sejak Awal Kita Menutupi"