POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Usulan anggaran percepatan penanganan dampak pandemi viruskorona telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Pembahasan kedua lembaga pemerintahan daerah itu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menggunakan video konferensi jarak jarak jauh Senin (6/4/2020).
Dikonfirmasi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK melalui sambungan telepon aplikasi whatsapp menjelaskan, RDP tersebut mendengar penyampaian Gubernur Kaltim menyangkut cara mengatasi dampak dari wabah Covid-19 di Kaltim dan rencana kegiatan serta program-program dengan kepastian anggaran realokasi APBD 2020.
Selain itu, Pemprov Kaltim dan DPRD mendengar penjelasan masing masing rumah sakit di Kaltim yang menjadi rujukan pasien terjangkit viruskorona.
Sebagai informasi, pertanggal (6/4/2020) melalui rilis Dinkes Kaltim, total pasien sebanyak 31.
Dalam RDP itu, Gubernur juga merencanakan perubahan anggaran dengan usulan anggaran sebesar Rp 388,281 miliar.
"Benar usulannya Rp 300 miliar lebih diajukan dan pastinya akan berkembang. Pada dasarnya DPRD mendukung dengan pengajuan yang dibutuhkan," ujar Makmur (6/4/2020).
Politisi partai Golkar itu menambahkan, batas waktu diberikan dati mendagri untuk menyelesaikan keputusan perubahan anggaran dalam jangka waktu satu minggu.
Hal itu termasuk membahas perencanaan dan program dukungan kepada tenaga medis, jaring pengaman sosial (jps) dan penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Tiga empat hari kedepan kita tuntaskan terkait perubahan anggaran dampak Covid-19 agar tidak berkembang di Kaltim dan segera cepat selesai," tukasnya. (Redaksi Politikal - 001)
