POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dianggap mengingkari komitmennya untuk pengembangan fasilitas dan utilitas Bandara APT Pranoto. Sebab selama ini pengembangan bandara tersebut masih jalan di tempat.

Hal tersebut disampaikan anggota komisi III DPRD Kaltim Syafruddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Pada senin (15/02/2021). Menurut dia sejak 2018 penyerahan aset bandara ke Kementerian Perhubungan, dengan sebuah catatan agar pengembangan dan penyempurnaan sejumlah fasilitas bandara segera dislesaikan. “Waktu itu kan harapanya supaya menuntaskan sisa-sisa pembangunan. Seperti pencahayaan, pemagaran dan taxiway,tapi komitmen itu diingkari. Sampai sekarang masih jalan ditempat”kata Syafruddin. Syafruddin mengatakan setelah RDP itu pihaknya berencana akan membentuk tim khusus yang akan berikan koreksi secara menyeluruh dari hasil evaluasi. “Akan ada hasil evaluasi dari pertemuan ini. Sehingga Komisi III dapat menentukan, apa yang perlu dilakukan,”imbuhnya. Lebih lanjut, Ketua fraksi PKB tersebut menegaskan jika disepakati untuk membentuk tim evaluasi, maka hasil kerja tim tersebut akan menjadi penentu apakah Bandara APT Pranoto tetap dikelola Kemenhub, atau di bawah naungan PT Angkasa Pura. “Karena bandara besar di seluruh Indonesia itu kan pengelolanya Angkasa Pura, sehingga ini jadi catatan kita bersama,” papar Syafruddin Politisi PKB itu juga membeberkan, pengembangan bandara menggunakan anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp 2,5 triliun. Walapun ada progres pengerjaan namun ia masih menilai Kemenhub belum menepati komitmen. “Padahal kita semua tahu pembangunan APT Pranoto pembangunannya menggunakan APBD. Tidak murni APBN seperti di Jawa Barat dan DIY. Artinya Kaltim dianaktirikan,” kata Syafruddin. Dari pertemuan tersebut, UPBU APT Pranoto akan berusaha mendorong Kemenhub agar memaksimalkan pengalokasian dana pengembangan bandara. Namun seperti diketahui akhir-akhir ini muncul kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Meskipun demikian politisi PKB itu menyatakan DPRD Kaltim terus mendorong agar komitmen pengembangan bandara segera terpenuhi secara profesional Terkait wacana penambahan runway atau landasan pacu APT Pranoto untuk menyambut Ibu Kota Negara (IKN) baru, ia mengatakan ada penambahan landasan pacu sepanjang 2.500 meter untuk menambah kapasitas lalu-lintas pesawat udara. “Sehingga tidak hanya pesawat Boeing, tapi Airbus bisa mendarat di APT Pranoto,” tutupnya. (001)