DPRD Kaltim Tekankan Penegakan Hukum, Bukan Penutupan Sungai Mahakam Usai Tabrakan Kapal
POLITIKAL.ID – Wacana penutupan alur Sungai Mahakam pascainsiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelayaran lalai jauh lebih penting daripada membuat kebijakan ekstrem yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat luas.
Reza menyampaikan bahwa langkah paling mendesak saat ini bukanlah menutup sungai, tetapi menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
“Kita harus fokus ke penegakan hukum. Siapa yang lalai, harus ditindak. Kalau perlu, cabut izin usaha, sita kapalnya, dan proses hukum nakhoda maupun pemiliknya,” tegas Reza saat dihubungi Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, pendekatan hukum yang konsisten dan keras akan memberikan efek jera dan mencegah insiden serupa terulang kembali.
Reza mengingatkan agar pihak-pihak yang mengusulkan penutupan Sungai Mahakam tidak terburu-buru membuat keputusan yang dapat berakibat fatal secara ekonomi dan sosial.
“Jangan gegabah. Kita harus berpikir jernih. Kalau sungai ditutup, dampaknya luas, dan bukan hanya menyasar pelaku, tapi masyarakat yang tidak bersalah,” kata Reza.
Ia juga menilai wacana penutupan ini justru bisa menciptakan keresahan, memperburuk kondisi sosial, dan mengganggu stabilitas daerah.
(Adv)
