POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda menerima audiensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Polder Air Hitam yang lapaknya dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda hari ini Kamis (10/3/2022). Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menyampaikan berdasarkan dari penuturan perwakilan PKL yang hadir, para pedagang menerima keputusan pemerintah untuk melakukan penertiban di tempat mereka berdagang. "Artinya proses kemaren, setelah pemberitahuan adanya kegiatan pembongkaran, itu sudah ditindaklanjuti para PKL untuk melakukan pemongkaran sendiri. pada intinya mereka mendukung saja," ucap Fuad sapaannya saat ditemui usai audiensi. Namun DPRD Samarinda selaku wakil rakyat tidak menutup mata. Dewan menampung beberapa aspirasi yang disampaikan para pedagang. Seperti bagaimana nasib para pedagang setelah lapaknya dibongkar petugas. "Nah tadi dijawab PLH asisten I, bahwa itu akan disampaikan ke wali kota, namun beliau menyampaikan bahwa untuk dilakukan validasi. karena data-data yang disampaikan saat ini, ada beberapa yang mungkin tidak sesuai, maka nya pemkot menginginkan ini untuk divalidasi agar nanti bisa dilakukan pembinaan," ungkapnya. Pembinaan nantinya berada di bawah tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Hanya saja, ditegaskan Fuad, bahwa proses ini memerlukan waktu yang panjang. "Karena nanti ada kegiatan pembangunan dan perbaikan polder tersebut," sebutnya. Politisi Gerindra itu berharap, penegakkan aturan ini tidak hanya menyasar pada rakyat kecil. Namun juga dapat diberlakukan kepada para pengusaha besar yang secara aturan menyalahi ketentuan pemerintah. "Saya kira banyak menyalahi aturan tolonglah ditindak juga," pungkasnya. (Adv)