POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tambang Ilegal yang diduga menjadi pemicu banjir di Kota Tepian ini turut mendapat penolakan Warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Dikabarkan, hingga saat ini penolakan warga masih terus bergulir. Tambang batu bara ilegal di Samarinda semakin marak. Seperti diketahui harga emas hitam itu naik di pasar internasional. Hingga saat ini, harga masih berada diatas US$ 200 per ton. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angakasa Jaya Djoerani mengatakan pihaknya akan melakukan tinjauan lapangan pada Oktober 2021 ini. Ia menegaskan, meski pihaknya tak memiliki wewenang terkait maraknya tambang ilegal, namun Komisi III DPRD Samarinda ingin memastikan apakah lubang-lubang tambang batu bara itu memiliki korelasi dengan meningkatnya banjir di Samarinda. "Hasil tinjauan kemudian akan diteruskan kepada pemerintah kota," kata Jaya sapaanya saat dikonfirmasi awak media, Senin (4/10/2021). Politisi PDI P itu melanjutkan, tinjauan dalam waktu dekat itu nantinya tak hanya berfokus pada tambang ilegal. Namun juga kepada pertambangan batu bara yang beroperasi melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). "Kami mau lihat apa yang sebenarnya mereka (perusahaan) lakukan. Apakah void itu menjadi penyumbang atau bahkan penyebab masalah banjir di Kota Tepian," ujar Jaya lagi. Selain itu, lanjut Angkasa, tinjauan Komisi III nantinya turut mengecek jaminan reklamasi pasca tambang yang menjadi kewajiban perusahaan. "Tinjauan akan kami mulai dari daerah Utara. Termasuk mengecek yang di Muang Dalam itu juga. Kemudian penyisiaran berlanjut ke daerah Sungai Kunjang, sekaligus melihat potensi void yang hendak dijadikan kolam retensi oleh wali kota," terangnya. (*)