POLITIKAL.ID - Kualitas pendidikan yang baik seharusnya juga berimbang dengan gaji dan kesejahteraan guru yang ditingkatkan. 

Hal ini menjadi persoalan yang sedang dipecahkan DPRD Samarinda. 

 Atas hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti  mendorong agar gaji dan kesejahteraan guru ditingkatkan.

Pasalnya, persoalan upah guru tidak hanya terjadi di Samarinda, namun juga menjadi persoalan di seluruh daerah di Indonesia.

"Masalah gaji guru ini bukan terjadi di sini (Samarinda) saja, tetapi seluruh Indonesia juga mengalaminya," ucapnya.

Terkait persoalan tersebut, Puji menegaskan pihaknya terus berupaya untuk mendorong pihak berwenang untuk menaikkan gaji dan kesejahteraan para tenaga pengajar di Kota Tepian.

Persoalan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala kenaikan gaji tenaga pengajar.

"Tetapi kemampuan keuangan daerah bahkan negara itu juga tidak mencukupi," imbuhnya.

Ia menambahkan, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sudah termasuk dari gaji dan tunjangan guru.

Sebelumnya, Kadisdikbud Samarinda, Asli Nuryadin membenarkan jika Samarinda saat ini kekurangan guru yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Sekarang ini Samarinda kekurangan guru sebanyak 1680 dan jumlah tenaga honorer sebanyak 1132. Jika dikalkulasikan masih ada 549 guru yang harus merangkap," kata Asli. 

Akibatnya, ratusan guru tersebut harus merangkap banyak tugas mengajar.

"Dikarenakan ketidakmampuan mengangkat guru yang bergaji sekitar Rp 500 ribu rupiah," ucap Asli.

(Advertorial)