POLITIKAL.ID -  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dinilainya masih kewalahan dalam menghadapi jumlah pasien.

Pujii mengatakan meningkatnya jumlah pasien yang ditangani rumah sakit di Samarinda tidak hanya berasal dari kota itu sendiri, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Bontang.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang yang berobat ke Samarinda, sehingga daya tampung rumah sakit kita tidak mencukupi,” ungkap Puji.

Lebih lanjut ia mengatakan meskipun jumlah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Samarinda tergolong cukup, namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada keterbatasan dalam pelayanan.

Tantangan tersebut semakin nyata menjelang penerapan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan mulai berlaku Juni 2025. Dalam aturan baru BPJS Kesehatan ini, hanya rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS yang diperbolehkan menangani pasien BPJS.

“Bila hanya 60 persen rumah sakit yang mampu melayani standar ini, maka 40 persennya tidak bisa melayani pasien BPJS. Ini tentu jadi tantangan tersendiri,” tegas Puji.

Oleh karenanya  ia mendorong pemerintah daerah dan pihak rumah sakit untuk bersiap menghadapi kebijakan ini dengan serius.

Penyesuaian terhadap standar KRIS harus menjadi prioritas, demi memastikan seluruh masyarakat, terutama peserta BPJS, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Kita ingin memastikan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas kesehatan di Samarinda benar-benar sesuai harapan,” tandasnya.

(ADV)