POLITIKAL.ID -  Anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang menginstruksikan harus 20 persen dari total APBD, namun dilapanhan Panitia khusus LKPj Wali Kota Samarinda 2023 dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menemukan fakta, alokasi anggaran untuk pendidikan belum 20 persen dari total APBD.

Seharusnya Rp 960 miliar, tapi pada APBD 2023 hanya Rp 732,083 miliar, atau kurang Rp 240 miliar. Selain anggaran, kualitas infrastruktur sekolah SD belum memadai. Amanat undang-undang sudah menginstruksikan anggaran pendidikan Harus 20 persen dari total APBD. 

"Apalagi secara umum APBD Samarinda juga mengalami peningkatan cukup signifikan, mestinya tidak ada alasan untuk tidak memenuhi amanat undang-undang," Ketua Pansus LKPj Wali Kota Samarinda 2023 Fahruddin kepada wartawan usai hearing dengan Kepala Disdikbud Samarinda Nuryadin, Jumat (26/4).

Menurut dia, Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit mengatur beberapa kewajiban pemerintah terkait pendidikan.

Yaitu membiayai pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

“Amanat itu tidak tergambar dalam posisi dana pendidikan di APBD Samarinda. Dari alokasi anggaran Rp 732,083 miliar, Disdikbud melaporkan daya serap anggaran sebesar Rp 678,393 miliar atau 92,67, namun masih kurang 7,33 persen. Kalau dirupiahkan kurangnya masih miliaran rupiah. Padahal jika dimaksimalkan bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah SD yang rusak," ucap pria yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Samarinda.

Dalam hearing, Fahruddin didampingi anggota pansus Abdul Rohim. Sedangkan Asli Nuryadin didampingi Kabid Pembinaan SMP M Wahidduddin dan Kasi Sarana SMP M Syafei. Dia menyebut, Pemkot seharusnya mempunyai komitmen kuat dalam mengurusi dunia pendidikan.