POLITIKAL.ID - Senin (29/6/2020), Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim menggelar demo di kantor DPRD Kaltim.

Dalam aksinya, massa menuntut transparansi anggaran perusahaan penyaluran BBM yang ada di Kaltim.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta DPRD Kaltim mengadakan Pansus untuk menyelidiki perusahaan penyalur BBM yang diduga tidak membayar Iuran Tetap. 

"Hasil rilis dari Kementrian SDM terkait perusahaan penyalur BBM se-Indonesia. Dimana ada 13 perusahaan yang berasal dari Kalimantan Timur. Lima yang taat memberikan laporan, Lima laporan yang tidak rutin dan tiga yang tidak menerima laporan," kata koordinator aksi dari FAM Kaltim, Nazar.

Dari adanya laporan tiga perusahaan yang tidak membayar serta melaporkan iuran tetap ini mereka menuntut DPRD membentuk pansus khusus terkait perusahaan yang tidak taat membayar iuran tetap. Selain itu atas peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2019, beberapa perusahaan tersebut tidak melakukan verifikasi dan laporan.

Berdasarkan informasi BPH Migas telah mengumpulkan iuran dari kegiatan badan usaha niaga BBM dan gas bumi sebesar Rp 1,35 triliun sepanjang tahun 2019.

Terjadi peningkatan pendapatan negara dari iuran tersebut sekitar Rp 950,67 miliar.