POLITIKAL.ID – Pemerintah membuka peluang bagi guru PPPK paruh waktu menjadi PNS melalui kebijakan yang akan memberikan kesempatan kepada guru dengan kualifikasi tertentu untuk mengikuti seleksi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut saat berada di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan jalur bagi guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh. Pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi guru melalui jalur PNS.
“Guru-guru PPPK paruh waktu itu diberi kesempatan untuk nanti bisa menjadi PPPK penuh,” kata Mu’ti.
Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Menjadi PNS
Menurut Mu’ti, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada guru PPPK paruh waktu dan guru lain yang memenuhi kriteria untuk mengikuti tes melalui jalur PNS. Kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah bersama sejumlah pihak.
Mu’ti menjelaskan pemerintah akan menentukan mekanisme dan ketentuan bagi guru yang dapat mengikuti jalur tersebut. Karena itu, guru PPPK paruh waktu perlu memenuhi kualifikasi yang pemerintah tetapkan sebelum mengikuti proses seleksi.
Pemerintah juga belum menyampaikan jumlah formasi PNS yang tersedia untuk guru. Mu’ti mengatakan pemerintah masih membahas kebutuhan formasi serta kebijakan pengangkatan guru bersama lembaga terkait.
Pemerintah Bahas Formasi Guru Bersama DPR
Mu’ti menyebut pemerintah telah melakukan pembahasan beberapa kali dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah menteri yang memiliki kewenangan dalam kebijakan aparatur negara dan pengelolaan anggaran.
Pembahasan itu melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara.
Menurut Mu’ti, pemerintah perlu membahas kebijakan tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan jumlah formasi dan mekanisme seleksi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan guru serta kemampuan anggaran negara.
Karena itu, pemerintah belum memberikan rincian mengenai jumlah guru yang nantinya dapat mengikuti seleksi PNS. Pemerintah masih mematangkan kebijakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
DPR Dorong Satu Status Guru
Wacana pengangkatan guru menjadi PNS sebelumnya mendapat dorongan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Ia mengusulkan agar pemerintah pada masa mendatang mengangkat seluruh guru di Indonesia menjadi PNS.
Lalu menilai pemerintah perlu menghapus perbedaan status yang menurutnya menimbulkan ketimpangan di antara guru. Ia menyebut kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk mengurangi disparitas status tenaga pendidik.
Menurut Lalu, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN atau honorer hanya menjadi solusi jangka pendek. Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan yang lebih permanen mengenai status guru.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru,” kata Lalu pada 11 Mei 2026.
Lalu juga mengusulkan agar pemerintah memiliki satu status bagi guru secara nasional. Dalam pandangannya, status tersebut berupa PNS sehingga tidak ada lagi perbedaan antara guru PNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu.
Kebijakan Guru Masih Menunggu Formasi
Pernyataan Mendikdasmen menunjukkan pemerintah mulai membuka opsi yang lebih luas bagi guru PPPK paruh waktu. Guru yang memenuhi kualifikasi nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi sesuai mekanisme yang pemerintah tetapkan.
Namun, pemerintah belum menjelaskan jumlah formasi, persyaratan lengkap, serta jadwal seleksi. Karena itu, guru PPPK paruh waktu masih perlu menunggu kebijakan resmi pemerintah.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai kebutuhan tenaga pendidik dan kemampuan anggaran negara. Dengan pembahasan lintas kementerian dan DPR, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan mekanisme yang jelas bagi guru yang memenuhi kualifikasi.
Untuk saat ini, peluang guru PPPK paruh waktu menjadi PNS masih berupa kebijakan yang pemerintah siapkan. Ketentuan mengenai formasi dan proses seleksi akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
(Redaksi)
