Hampir Rampung, Program Rehabilitasi RTLH di Kaltim Hadapi Tantangan Pemangkasan Anggaran

POLITIKLA.ID —Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa progresre habilitasi 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) saat ini mendekati penyelesaian.

Ia mengatakan seluruh kabupaten/kota yang terlibat dalam pelaksanaan program telah menuntaskan pekerjaan fisik, menjadikannya salah satu capaian signifikan Pemprov menjelang pergantian tahun.

Walaupun belum memberikan rincian persentase secara detail, ia memastikan bahwa target 1.000 unit rumah nyaris rampung sesuai rencana.

“Progresnya hampir 100 persen di seluruh kabupaten/kota,” ujar Fitra, Jumat (5/12/2025).

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang sehat, layak, dan aman.

Rehabilitasi RTLH merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Program ini memfokuskan diri pada perbaikan rumah-rumah warga yang berada dalam kondisi tidak layak, sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas hidup secara langsung.

Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah dalam APBD 2025 untuk merealisasikan program ini. Fitra menjelaskan bahwa total anggaran mencapai sekitar Rp25 miliar, dengan setiap unit rumah memperoleh bantuan berkisar Rp25 juta.

“Di tahun 2025, anggaran untuk seribu rumah mencapai sekitar Rp25 miliar,” terangnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki struktur bangunan, penggantian material usang, hingga pemenuhan standar minimum kelayakan hunian.

Selain bersifat teknis, program ini juga dirancang sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Dengan rumah yang layak, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, kenyamanan, serta aktivitas ekonomi rumah tangga.

Tantangan di 2026

Meski capaian di 2025 terbilang positif, kondisi berbeda diperkirakan akan terjadi pada 2026. Pemprov Kaltim harus menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam menopang program-program sosial, termasuk rehabilitasi RTLH.

Fitra mengungkapkan bahwa anggaran Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk tahun depan merosot tajam menjadi hanya Rp834 miliar, jauh dibandingkan Rp3,6 triliun yang dialokasikan pada 2025.
Penurunan drastis ini secara otomatis memengaruhi target jumlah rumah yang dapat direhabilitasi pada tahun mendatang. Meskipun angka final belum ditentukan, Fitra memastikan targetnya akan jauh lebih rendah dari sebelumnya.

“Setelah pemotongan TKD, berapa pasti targetnya, saya belum bisa jawab,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya telah menyusun skema awal dengan bantuan per rumah akan ditingkatkan menjadi Rp35 juta, dengan estimasi sasaran sekitar 500 rumah. Kenaikan nominal bantuan ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan 2025 yang menunjukkan kebutuhan biaya yang lebih besar untuk memenuhi standar konstruksi yang lebih baik serta kenaikan harga bahan bangunan.

Tetap jadi Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran

Kendati dibayangi keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa rehabilitasi RTLH tetap menjadi program prioritas. Pemerintah daerah memandang bahwa hunian layak merupakan fondasi penting dalam pembangunan manusia, sehingga keberlanjutannya tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dinas PUPR-PERA Kaltim tengah menyiapkan strategi adaptasi di tengah situasi anggaran yang lebih ketat.

Beberapa langkah dipertimbangkan, di antaranya: Memfokuskan bantuan pada daerah dengan angka RTLH tertinggi. Memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan CSR perusahaan, terutama di daerah dengan aktivitas industri yang tinggi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program sambil tetap memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Walaupun kondisi 2026 belum sepenuhnya jelas, sejumlah warga yang termasuk dalam daftar sasaran potensial mulai menaruh perhatian pada arah kebijakan ini. Mengingat jumlah RTLH di Kaltim masih cukup besar, keberlanjutan program ini menjadi harapan tersendiri bagi banyak keluarga.

Fitra menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tetap mengawal program ini agar tidak terhenti. Menurutnya, rumah layak huni bukan sekadar bangunan, tetapi wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat rentan.

Program rehabilitasi RTLH juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan.

Menjelang akhir tahun, keberhasilan rehabilitasi 1.000 RTLH di Kaltim menjadi capaian penting yang patut diapresiasi. Namun, tantangan besar telah menanti pada 2026 dengan berkurangnya ruang fiskal akibat pemotongan TKD. Pemerintah daerah kini berada pada persimpangan antara mempertahankan kualitas program dan menyesuaikan target agar tetap realistis.

Meski begitu, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa program rehabilitasi rumah tetap menjadi prioritas strategis. Dengan adaptasi kebijakan dan pengelolaan anggaran yang lebih cermat, pemerintah berharap pembangunan rumah layak huni dapat terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

(tim redaksi)