POLITIKAL.ID - Menjelang Pilkada 2024, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan pentingnya menjaga netralitas dari seluruh anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam menghadapi perhelatan politik besar ini, ia mengingatkan bahwa profesionalisme aparat negara adalah kunci utama untuk memastikan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

Menurut Abdulloh, netralitas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Mereka memiliki tugas mulia dalam melayani masyarakat, dan netralitas adalah syarat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujarnya.

Abdulloh mengingatkan bahwa sudah ada ketentuan hukum yang mengatur netralitas bagi aparat negara, terutama ASN, yang terikat oleh etika profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pelanggaran terhadap prinsip ini, lanjutnya, tidak hanya akan merusak integritas institusi pemerintah, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kegaduhan politik.

Ia mengingatkan bahwa netralitas adalah faktor penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik.

Mengingat ketegangan politik yang seringkali muncul menjelang Pilkada, Abdulloh menekankan bahwa TNI, Polri, dan ASN harus tetap fokus pada tugas utama mereka: menjaga stabilitas dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Keterlibatan politik dapat memicu konflik kepentingan dan mengganggu kredibilitas pemerintah,” ungkapnya.

Lebih jauh, Abdulloh berharap agar pemerintah daerah, pimpinan lembaga, dan pejabat terkait terus mengingatkan bawahannya tentang kewajiban untuk menjaga netralitas selama masa Pilkada.

Penegakan prinsip netralitas, kata Abdulloh, akan menjadi salah satu faktor penentu agar proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Selain itu, Abdulloh juga mengimbau agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam mengawasi perilaku aparat negara selama Pilkada.

Ia menyarankan agar setiap warga yang menemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas segera melaporkannya.

“Pengawasan masyarakat akan memastikan integritas dan kredibilitas Pilkada 2024 tetap terjaga,” tambahnya.

Dengan komitmen yang teguh dari TNI, Polri, dan ASN untuk menjaga netralitas, Abdulloh optimis Pilkada 2024 di Kaltim dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya tetap netral.

Ia berharap seluruh pihak menghormati prinsip tersebut demi menjaga kestabilan demokrasi di Kaltim. (adv/dprdkaltim)