“Sekda Kaltim jangan hanya urus perjalanan dinas luar negeri saja yang nihil manfaatnya tapi mengabaikan kepentingan masyarakat kaltim,” ujarnya.

Lebih lanjut, GM Pekat meminta kepada pihak legislatif yakni DPRD Kaltim agar mendesak Pemprov Kaltim agar transparan dalam menjalankan pelaksanaan program yang ada.

“Kami minta DPRD Kaltim agar tidak tidur melihat masalah ini karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Kaltim,” imbuhnya.

Syafruddin juga menyoroti pengadaan Maubeler alat praktik dan peraga yang ada di Dinas Pendidikan Kaltim.

“Kita harus lihat pengadaan-pengadaan itu apakah sesuai spek atau hanya sesuai pesanan orang-orang tertentu,” tegasnya.

Dipaparkannya pula, dari data yang dihimpun tepatnya pada April 2024, terdapat dua dinas yang masih minim serapan anggaran, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Kaltim.

Serapan kedua OPD tersebut pada bulan April 2024 masih di bawah 10%. Hal itu disebut berdasarkan hasil penilaian Pj Gubernur Kaltim.

Bahkan Pj Gubernur Kaltim, memberikan kategori dinas dalam serapan anggaran antara lain, Zona Merah dengan arti serapan anggaran kurang dari 3,99%.