Ia berupaya agar kasus ini bisa dibahas di tingkat DPRD dan bahkan hingga ke kementerian terkait.

“Sebagai anggota DPRD dari Dapil Paser-PPU, saya akan memastikan masalah ini menjadi agenda pembahasan di parlemen. Kami akan mendorong Pemprov Kaltim untuk mengkomunikasikan isu ini ke Kementerian dengan tegas,” katanya.

Dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, Yenni optimistis bahwa aspirasi masyarakat Kaltim dapat memperoleh perhatian yang lebih besar.

“Pemerintah pusat seringkali tidak memahami kondisi spesifik di setiap daerah. Pembuatan regulasi perlu mempertimbangkan kultur dan kebutuhan lokal. Semoga dengan pemerintahan baru ini, Kaltim mendapatkan respons positif,” tambahnya. (adv/dprdkaltim)