POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Insiden keributan antara Satpol PP Samarinda dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Otto Iskandardinata, Pasar Sungai Dama, Samarinda Rabu (25/5/2022). Video keributan beredar luas hingga Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersikap untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pasalnya, pedagang yang ditertibkan melawan dengan menggunakan balok kayu untuk memukul mundur petugas Satpol PP. “Saya sangat mendukung langkah Pemkot Samarinda melaporkan kejadian itu ke polisi,” kata Afif sapaannya, Rabu (25/5/2022). Sejak lama terlebih wali Kota Andi Harun dan Rusmadi menjabat sebagai kepala daerah, program penataan PKL genjar dilakukan. Mereka yang menggunakan jalan umum dan trotoar siap – siap lapaknya disita petugas. Pemkot beralasan, PKL yang berjualan menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan. Kendati begitu, pemkot sudah memberikan solusi pemberian lapak dagangan didalam pasar secara gratis. Namun info yang beredar, selain sepi pembeli. Masalah lain muncul dengan kabar pedagang dipungut sejumlah preman sebesar Rp 500 ribu perbulan. “Soal penertiban PKL kami mendukung, pemkot sudah benar karena sesuai aturan perda. Insiden tersebut sangat disayangkan terlebih ada warga yang membawa sajam,” sebutnya. Menurut politisi muda partai Gerindra itu, penertiban dimaksudkan agar tercipta keteraturan dan penertiban ini untuk kepentingan orang banyak. “Dilaporkan ke polisi supaya ada efek jera karena tidak mengikuti aturan. Jika ada bukti maka itu pidana. Pelaporan itu tidak salah. Hukum tidak pandang gender, mau ibu – ibu kalau langgar aturan tindak tegas,” tegas Afif mengakhiri. (*/Adv)