POLITIKAL.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 telah telah dilantik pada Selasa (12/4/2022). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta anggota KPU dan Bawaslu yang telah dilantik untuk melakukan efisiensi anggaran pemilu 2024. Kendati demikain ia mengatakan efisiensi anggaran juga tidak mengurangi profesionalisme kerja mereka dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. “Kami mendorong penyelenggara pemilu dapat mengefisienkan anggaran Pemilu 2024 seefisien mungkin tanpa mengurangi nilai kerja yang profesional,” kata Junimart (13/4/2022) dilansir dari Kompas.tv Ia mengatakan efisiensi itu bisa dalam bentuk mempersingkat masa waktu kampanye Pemilu 2024. Sebab kata dia hal itu sangat berhubungan dengan pengadaan logistik, digitalisasi dalam beberapa tahapan yang bisa menghemat anggaran. Lebih lanjut Politikus PDIP itu mengatakan Komisi II DPR RI akan menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dan DKPP membahas tahapan Pemilu 2024. “Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu pukul 14.00 WIB,” ujarnya. Ia membeberkan dalam rapat tersebut akan membahas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024. Persiapan tersbut diantaranya terkait program, tahapan, dan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan tersebut terutama anggaran melalui APBN dan APBD. "Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (12/4). KPU dan Bawaslu akan mendapat anggaran Rp100,4 triliun untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024. Jokowi berkata anggaran akan disiapkan secara bertahap. "KPU Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," kata Jokowi. (*)