POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 membawa dampak terhadap penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Dari semula APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 11,84 triliun lebih yang telah disahkan antar Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim.

Dijumpai awak media seusai rapat Badan Anggaran (Banggar), Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan, penurunan APBD 2020 dikarenakan adanya realokasi untuk refocussing percepatan penanganan dan penyebaran korona.

"Ini memang masih perkiraan sementara sekarang, kita masih belum tahu kapan korona mereda di Kaltim, jadi fokus anggaran sepenuhnya diarahkan ke sana (penanganan covid-19)," ujar Andi Harun mengacu data Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kaltim, Kamis (23/4/2020).

DPRD telah memberikan masukan, agar Pemprov Kaltim meminta penyesuaian anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan
Mendagri dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Termasuk hubungan dengan potensi perubahan APBD 2020 dan Realokasi anggaran pemerintah dalam melakukan optimasi sementara tersebut.

Dalam melaksanakan penyesuaian anggaran, adapun jenis-jenis belanja yang perlu dihindari kata politisi partai Gerindra itu, yakni, perjalanan dinas, rapat-rapat maupun bimbingan teknis (bimtek),
pengadaan barang dan tanah.

"Tentang penyesuaian ini, pemerintah pusat wajib mengetahui," imbuhnya. (Redaksi Politikal - 001)