POLITIKAL.ID - Dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode menjadi polemik dikalangan publik. Menanggapi hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menilai Silaturahmi Nasional Apdesi sebagai unjuk kekuatan baru oleh para pihak pengusul perpanjangan masa jabatan presiden. Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai dukungan yang dilakukan Apdesi merupakan gerakan terorisme konstitusi. Bahkan ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo karena diam dan malah terkesan main dua kaki merespons wacana itu. "Gerakan 'terorisme konstitusi' ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas malah terkesan bermain dua kaki," ujarnya Kamis (31/3) dilansir dari CNNIndonesia.com Ia juga menilai seruan Apdesi yang mendukung Jokowi tiga periode merupakan cara lain dari para pihak pengusung wacana presiden tiga periode. Dia mencatat, hingga kini setidaknya ada dua skenario yang telah digunakan untuk memperpanjang masa jabatan. Pertama, masa jabatan presiden ditambah hingga tiga periode dengan pelaksanaan pemilu tetap sekali dalam lima tahun. Menurut Kamhar, wacana itu telah bergulir sejak 2019 pasca Pilpres. Kedua, Pemilu ditunda namun masa jabatan Presiden ditambah tiga tahun, yang belum lama diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. "Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini," kata dia. Lebih lanjut ia mengatakan saat dilanjutkan melalui asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda tersebut "Saat ini masuk melalui asosiasi pemerintah desa dan mulai beredar pula informasi akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini," ucap dia. (*)