Indeks Kerawanan Pemilu diketahui diambil dari penilaian beberapa dimensi, di antaranya; konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Untuk Kaltim, mendapat poin tertinggi hingga 100 poin untuk potensi pelanggaran di dimensi penyelenggaraan pemilu.
Galeh menegaskan dimensi penyelenggaran pemilu dinilai dari hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, hingga pengawasan pemilu.
"Kaltim tertinggi untuk potensi pelanggaran di penyelenggaraan pemilu. Ini patut jadi PR Bawaslu Kaltim, agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran itu," tegasnya.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, Kukar dan Kubar jadi dua daerah dengan potensi pelanggaran pemilu di Kaltim.
(redaksi)
