POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda tengah membahas APBD - P 2021. Untuk itu diperlukan rumusan yang tepat menyesuaikan kebutuhan masing - masing OPD. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Dr H Sugeng Chairuddin mengatakan struktur APBD Kota Samarinda saat ini setelah pengeseran, dari nilai murni sebesar Rp2,59 triliun mengalami pergeseran menjadi Rp2,62 triliun untuk belanja daerah. “Begitupun dengan kondisi APBD-P nanti, di mana usulan-usulan dari setiap OPD yang masuk secara gambaran kotor berdasarkan laporan dari Bappeda kisaran di angka Rp75 miliar,” ujar Sugeng. Di mana sambung dia, nominal tadi masih di luar pos anggaran untuk pembiayaan pengeluaran dari penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Karena itu, ia menginginkan pokok masalah untuk APBD-P dibahas kembali Tim Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (TAPD) Kota Samarinda minggu depan, seraya memastikan anggaran yang betul-betul fix sesuai usulan dari masing-masing OPD. “Jadi intinya saya mengingatkan kepada OPD yang bersangkutan dalam mengusulkan anggaran ini harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan serta berkualitas dan efektif pastinya,” imbuhnya. Karena menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda itu, dirinya belum bisa memastikan kondisi APBD-P nanti apakah bisa mengakomodir semua usulan OPD. Karena di kepemimpinan wali kota Samarinda, Andi Harun bersama wawali, Rusmadi, ada program unggulan yang diprioritaskan untuk bisa berjalan melalui anggaran APBD-P nanti. Di antaranya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan alokasi Rp100 sampai dengan Rp 300 juta per RT. “Jadi harapan saya OPD yang mengusulkan anggaran di perubahan kalau bisa dibuka kesempatan untuk mempresentasikan di hadapan TAPD, agar tim ini bisa mengoreksi mana anggaran yang dianggap objektif untuk diberikan bahkan sebaliknya,” tambahnya. Ia juga menambahkan, hingga 31 Mei 2021, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda baru menyentuh angka Rp 190,045 miliar dari target sebesar Rp534,086 miliar. Di mana realisasinya baru mencapai kisaran 35 persen. Agar capaian tadi bisa sesuai target, maka diperlukan dukungan dari OPD di lingkungan Pemkot Samarinda. Termasuk tugas para ketua RT yang wajib mengingatkan warganya untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Karena dengan Probebaya, setidaknya bisa menjadi motivasi bagi ketua RT untuk ikut berperan membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan monitoring kepada warganya agar bisa taat membayar PBB. Karena ini juga berkaitan dengan penambahan PAD Samarinda nantinya,” pungkasnya. (*)