Monarki Teluk telah melanggar konsensus Arab selama puluhan tahun bahwa tidak akan ada hubungan dengan negara Yahudi sampai negara itu berdamai dengan Palestina.

Bahrain, tidak seperti UEA, memiliki sejarah politik terbuka dan gerakan masyarakat sipil, meskipun hak-haknya telah dibatasi dalam dekade terakhir.

Dalam tampilan perbedaan pendapat yang jarang terjadi di kerajaan kecil kaya minyak bulan lalu, puluhan orang turun ke jalan di Abu-Saiba, sebuah desa Syiah dekat Manama, untuk memprotes normalisasi tersebut.

Setelah protes Arab Spring pada tahun 2011, monarki Sunni menuduh ribuan pembangkang dari mayoritas Syiah menerima perintah dari Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di depan kabinetnya pada hari Minggu, memuji apa yang disebutnya sebagai "perjanjian perdamaian bersejarah" dengan Bahrain, dan mengatakan: "Saya harap saya segera dapat memberi tahu Anda tentang lebih banyak negara (melakukan normalisasi dengan Israel)." (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Tanpa Dihadiri Raja, Bahrain dan Israel Resmikan Hubungan Diplomatik"