POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Bawaslu Samarinda mengingatkan kepada Pemerintah Kota agar bantuan sembako menggunakan APBD selama Covid-19 tidak di infiltrasi (sisipan) politik.

Meski tahapan Pilkada ditunda tak serta merta Bawaslu berhenti mengawasi, sebagai upaya pencegahan.

“Karena itu, Bawaslu Samarinda mengimbau penyaluran bantuan terdampak Covid-19 terhindar dari beberapa hal seperti, upaya verbal bermuatan sosialisasi bakal calon, narasi deskriptif menjurus sosok bakal calon sehingga membangun pola masayarakat untuk mendukung,” ungkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda Imam Sutanto, Rabu (6/5/2020).

Imam mengatakan imbauan itu tidak mengurangi penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pemkot Samarinda atas langkah penanganan Covid-19 ini.

Imam juga berharap penyaluran bantuan ditujukan secara adil, merata, dan tepat sasaran tanpa membedakan kelompok golongan atau karena basis pilihan politik tertentu.

“Ini dilakukan karena publik Kota Tepian telah memahami bahwa Wakil Wali Kota saat ini berpotensi menjadi bakal calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendatang. Tujuannya tentu agar program pemerintah tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya sudah bersurat kepada pemerintah kota untuk memberi imbauan.

“Benar kami telah bersurat ke Pemkot Samarinda, hanya imbauan saja. Kami apresiasi setinggi-tingginya Jajaran Pemkot Samarinda, ini semata-mata upaya pencegahan potensi pelanggaran, memang agak sulit membedakan pemberian bantuan apakah didasarkan kemanusiaan atau ada muatan politis? Karena itu kami akan berhati-hati,” ujar Imam.

Pihaknya juga meminta partisipasi warga jika ada pemberi bantuan bersifat politis agar melapor Bawaslu. (Redaksi politikal.id)