POLITIKAL.ID - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan. Penolakan bukan hanya dari kalangan masyarakat, namun juga dari kalangan politik. Salah satunya dari Partai Demokrat. Demokrat bahkan membebaskan kadernya di semua daerah untuk ikut dalam aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM. "Seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini," ucap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani lewat siaran pers, Selasa (6/9). Kemhar bahkan mengatakan para kader bila perlu mengajak PNS atau keluarga TNI-Polri untuk ikut serta turun ke jalan. "Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," jujar Kemhar. Dalam keterangannya, Kemhar juga meminta kadernya tak perlu bersandiwara dengan menangis seperti kader PDIP dulu saat harga BBM naik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," kata Kamhar. Lebih lanjut Kemhar mengatakan mengatak sebenarnya pemerintah tidak harus menaikan harga BBM untuk mengatasi beban APBN akibat subsidi. Kemhar memberi pemisalan seperti merelokasi anggaran yang selama ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur. "Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," ujarnya. Diketahui beberapa waktu lalu, pemerintah telah resmi menaikan harga BBM. BBM jenis Pertalite harganya naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara Pertamax non subsidi dari harga Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Dan untuk Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. (*)