Walaupun kata anggota Komisi III itu, pemerintah menyalahi permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan apbd yang limit waktu pengesahannya sampai 30 november 2020 mendatang.

"Pastikan dulu aturannya tidak melanggar, kami tidak ingin dikemudian hari bermasalah," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Sigit Wibowo mengatakan, fraksi PAN belum ada rapat, namun PAN menolak usulan pemprov tersebut.

Dirinya tetap melihat prosesnya dahulu dan konsultasi dari kementrian terkait hasilnya.

Karena sebelumnya, banggar dan salah satu subdit dirjen keuangan, Roy pernah bertemu. Kalau pembiayaan itu dimaksimalkan untuk daerah.

Dirinya mengatisipasi adanya hal yang tidak diinginkan, jika keputusan menyetujui usulan myc tidak melanggar aturan.

"Pertimbangan kami menolak itu kan karena semua belum clear, makanya kami usulkan biaya pertahun saja," terang Sigit sapaannya saat dikonfirmasi melalui sambungan what'sapp.

Terkait beredarnya info dugaan adanya gratifikasi dan fee dari proyek myc, dan ditungganginya kepentingan untuk bancakan salah satu paslon di Samarinda.

Sigit pun cukup kuatir, karena momen pilkada saat ini berdekatan dan riskan.
Dirinya berharap jangan sampai proyek pembangunan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.