POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Hingga saat ini DPRD Samarinda masih menyoroti polemik pemerataan fasilitas pendidikan di Samarinda.

Terlebih akibatnya membuat sejumlah blank spot alias lokasi yang minim akan fasilitas pendidikan, dan diperburuk oleh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Oleh sebab itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti meminta agar Pemkot Samarinda selaku pihak yang bertanggungjawab menyediakan fasilitas pendidikan di Kota Tepian untuk lekas mengambil sikap.

Terutama dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarananya. Sistem zonasi dikatakan Puji juga memberikan pembatasan kuota terhadap jumlah siswa yang akan diterima.

“Sedangkan kalau mau cari sekolah lain, yang kuotanya masih ada malah terbatas wilayah zonasi. Jadi ini akan menyulitkan,” beber Puji, Senin (14/11/2022).

Puji melanjutkan hingga kini masih ada beberapa wilayah di Samarinda yang masih belum memiliki sekolah sesuai dengan jumlah penduduknya. Khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).