POLITIKAL.ID - Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman terus berkomitmen melindungi petani dari berbagai praktik merugikan.
Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini, Menteri Amran melaporkan adanya peredaran pupuk palsu yang meresahkan petani, serta dugaan pungutan liar dalam distribusi alat pertanian.
Sebagai tulang punggung pertanian nasional, ketersediaan pupuk berkualitas menjadi prioritas Kementerian Pertanian. Namun, peredaran pupuk palsu dari 27 perusahaan yang telah merugikan petani hingga Rp3,2 triliun menjadi ancaman nyata.
"Ada pupuk palsu ini yang meresahkan petani, kita pupuk palsu ada 27 perusahaan, ada empat perusahaan kami sudah kirim ke penegak hukum, ini merugikan petani kita kurang lebih Rp3,2 triliun," kata Amran di Kejagung, pada Senin (16/12) hari ini.
Oleh karenanya Amran berharap Kejagung bisa segera menindak peredaran pupuk palsu ini. Sebab, kata dia, pupuk hal penting bagi para petani.
"(Pupuk) ini darahnya petani kita kalau tidak ada pupuk, tanaman mati. Tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan baik," ujar Amran.
Dalam pertemaunnya dengan Jaksa Agung, Amran juga melaporkan adanya dugaan pungutan liar dalam proses pengiriman alat pertanian ke petani.
Laporan mengenai pungutan liar yang melibatkan oknum tertentu, di mana petani diminta membayar hingga Rp50 juta untuk alat yang seharusnya gratis, menjadi perhatian serius.
