POLITIKAL.ID - Hasil survei Charta Politika menunjukkan 47,5 persen responden menyatakan ekonomi Indonesia lebih baik di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menghargai hasil survei Charta Politika.
"Namun ada beberapa hal yang berpotensi problematik dan memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap hasil survei ini," kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Kamhar menyebut selain tak etis, survei Charta Politika tidak apple to apple karena membandingkan pemerintahan yang telah selesai dan sedang berjalan.
"Karenanya menjadi patut dipertanyakan apa maksud dari survei Charta ini? Lagi pula untuk membandingkan dan menilai keberhasilan suatu pemerintahan itu memiliki dimensi yang luas," ujarnya.
"Pada sektor dan aspek apa saja yang menjadi penilaiannya. Misalnya dari sisi ekonomi, politik, hukum, demokrasi, sosial, hubungan internasional dan sebagainya. Ini mesti clean and clear," sambung Kamhar.
Menurut Kamhar, tak boleh menilai sesuatu hanya menggunakan pendekatan kuantitatif saja, namun harus dibarengi kualitatif untuk memotret penilaian para opinion leader yang berkompeten agar objektif.
"Ini yang mesti dilakukan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan objektif terhadap pemerintahan era Pak SBY dan era Pak Jokowi. Tak bisa sepotong-sepotong yang terbaca sesuai selera dan kepentingan saja," ucap Kamhar.
Ia mengaku pihaknya mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa ada potensi distorsi metodelogi pada survei Charta Politika.
Di mana, kata Kamhar, sampel dalam survei tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan penggugusan (cluster) sesuai dengan preferensi politiknya, pada titik-titik basis Jokowi.
"Sehingga pada praktiknya mudah melakukan akrobatik untuk hasil survei yang sesuai dengan keinginan dalam rangka membentuk opini. Ini semakin menambah daftar problematik," ucap dia.
Karenanya, Kamhar menganggap wajar jika ada kecurigaan terhadap hasil survei Charta Politika tersebut.
Di mana, kata Kamhar, sampel dalam survei tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan penggugusan (cluster) sesuai dengan preferensi politiknya, pada titik-titik basis Jokowi.
"Sehingga pada praktiknya mudah melakukan akrobatik untuk hasil survei yang sesuai dengan keinginan dalam rangka membentuk opini. Ini semakin menambah daftar problematik," ucap dia.
Karenanya, Kamhar menganggap wajar jika ada kecurigaan terhadap hasil survei Charta Politika tersebut.
Berbeda dengan SBY, Yunarto menerangkan pemerintahan Jokowi menghadapi berbagai situasi seperti Pandemi Covid-19 hingga kondisi geopolitik perang Ukraina dan Rusia.
"Sementara pemerintahan Jokowi mengahadapi situasi pandemi dan geopolitik perang di Ukraina dan Rusia yang berpengaruh terhadap pangan dan energi terutama," ungkap Yunarto.
Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
