Apabila PSBB ketat kembali diterapkan pun tidak bisa menjamin penularan akan menurun.

"Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yg harus ditanggung oleh masyarakat," kata Gembong.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta meminta Anies untuk membatalkan rencana penerapan PSBB. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan PSBB mulai 14 September hingga 2 pekan ke depan.

Rencananya, Anies hanya membolehkan 11 sektor perekonomian yang boleh tetap beroperasi.

Sisanya harus dilakukan di rumah atau tidak ada kegiatan perkantoran. Area-area publik juga akan ditutup atau dibatasi demi menekan laju penularan virus corona. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul  "PDIP Curigai Motif Politik Anies di Balik PSBB Total DKI" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200912183218-20-545717/pdip-curigai-motif-politik-anies-di-balik-psbb-total-dki