POLITIKAL.ID - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan partainya tidak akan melindungi kader yang bermasalah hukum. Penyataan Kemhar ini disampaikan merespon penetapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemhar juga mengatakan, Demokrat tak akan menghalangi-halangi proses penegakan hukum terhadap Ricky Ham Pagawak. "Tak ada rekam jejak kami melindungi kader yang bermasalah secara hukum atau menghalang-halangi upaya penegakan hukum. Kami sangat menghormati dan patuh hukum," kata Kamhar Senin (18/7) dilansir dari CnnIndonesia.com. Kamhar menuturkan Demokrat sadar bahwa demokrasi yang sehat dan kuat mensyaratkan hukum sebagai panglima tertinggi. Lebih lanjut ia mengatakan sikap tersebut telah dicontohkan Demokrat sejak masih dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengatakan SBY tidak menoleransi pelanggaran hukum, khususnya yang terkait tindak pidana korupsi. Sikap itu terus dilanjutkan di era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kemhar pun mengingatkan ke Ricky untuk berani menghadapi proses hukum. Pasalnya kata dia langkah untuk melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah. "Jika benar informasi bahwa beliau kabur ke Papua Nugini, maka kami ingatkan bahwa melarikan diri tak akan menyelesaikan masalah, malah hanya semakin menambah masalah," ujar Kamhar. "Karenanya kita harapkan beliau akan mengindahkan dan menghadiri panggilan KPK. Kita akan memonitor agar proses hukumnya profesional dan adil," pungkasnya. (*)