POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Polemik pemberian tunjangan bagi para guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Honorer Negeri, Guru Swasta dan Guru yang bernaung pada kementrian agama. Polemik ini muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan evaluasi kebijakan tunjangan kepada para guru berdasarkan temuan BPK Kaltim dan berlandaskan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Kemudian setelah itu muncul surat edaran nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan. Demonstrasi para guru dari tingkat PAUD hingga SMP digelar Senin (3/10/2022) kemarin. Diikuti ratusan guru yang sebagian besar PPPK, demo berlangsung tertib. Bahkan Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menemui dan mengajak berdialog di dalam ruangan balai kota. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengamati proses aspirasi para guru yang disampaikan langsung ke balaikota. “Hasil pertemuan kemarin (Senin) kan sudah jelas bahwa pemkot akan mengajak perwakilan guru kurang lebih 15 orang untuk sama-sama konsultasi dan berdiskusi memperjuangkan aspirasi mereka ke Kemendikbud dan Kemendagri agar para guru bisa mendengar langsung dari para pemangku kebijakan di pusat,” kata Deni saat dikonfirmasi hari Selasa (4/10/2022). Ia turut sejalan dengan komitmen wali kota yang ingin mencari solusi dari aspirasi para guru dengan tidak menabrak aturan yang lebih tinggi. DPRD Samarinda siap berdialog kembali untuk mengurai benang kusut perbedaaan persepsi antara pemkot yang menjalankan aturan dan kepentingan ekonomi para guru. “Kami sebagai mediasi. Artinya bersama – sama mencari solusi dan formula terbaik dengan pemkot, para guru atas permasalah insentif yang ada. Seusai pernyataan pak wali kota kalau memang ada peluang bisa lebih di tingkatkan lagi tunjangannya kenapa tidak, yang pentig tidak melanggar aturan,” ujarnya. (Advetorial)