"Karena solar subsidi diperuntukan untuk masyarakat, antar sembako, sayur, dan lainnya. Kalau untuk tambang atau perusahaan itu kan, ada solar industri. Karena memang ada jarak harga cukup besar, sehingga potensi dugaan untuk diselewengkan sangat besar," tutur Jasno. Lebih lanjut, Jasno menegaskan, bahwa pihaknya telah mengimbau kepada pihak SPBU untuk membatasi penjualan solar subsidi agar pendistribusiannya bisa merata. Komisi III minta agar kendaraan yang biasanya dapat mengisi 200 liter, dibatasi dengan hanya mengisi 150 liter saja. Tujuannya untuk mengurai antrean truk di SPBU-SPBU. "Kalau masih ada antrean, kami minta pihak Pertamina untuk sementara (satu bulan) tidak melayani terlebih dahulu. Mereka tidak boleh main-main. Acuannya ya evaluasi saat sidak itu," tegasnya (advertorial)
Diduga Pemilik SPBU Mainkan Solar Subsidi untuk Kebutuhan Industri, Komisi III DPRD Samarinda Lakukan Langkah Ini
Jumat, 26 November 2021 2:5
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diduga memainkan solar subsidi untuk kebutuhan industri. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari tinjauan Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, turut ditemukan sekitar 4 kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menampung lebih banyak BBM solar subsidi. Merespon temuan itu, Komisi III DPRD Samarinda siapkan langkah khusus untuk memberi efek jera kepada pemilik SPBU yang nakal. Anggota Komisi III, Jasno mengatakan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan itu. "Kami masih akan panggil lagi pihak-pihak terkait. Beberapa titik SPBU sudah mulai tertib. Tapi ada beberapa titik yang masih mucil. Kami akan lanjutkan tinjauan dan mengevaluasi kembali," ujar Jasno beberapa waktu lalu. Jasno menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, laporan dari pihak PT Pertamina menyampaikan bahwa kuota solar subsidi telah sesuai dengan jalur pendistribusiannya. "Dari Pertamina mengaku tidak ada yang dikurangi. Tapi minyak yang tidak ada, itu kemana? Ini persoalannya yang menyebabkan antrean," ungkapnya. Jasno menyebut, pihaknya menduga pengetapan solar subsidi dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan. Yang digunakan kembali untuk usaha pertambangan. Padahal, BBM subsidi atau industri memiliki peruntukannya masing-masing. "Karena solar subsidi diperuntukan untuk masyarakat, antar sembako, sayur, dan lainnya. Kalau untuk tambang atau perusahaan itu kan, ada solar industri. Karena memang ada jarak harga cukup besar, sehingga potensi dugaan untuk diselewengkan sangat besar," tutur Jasno. Lebih lanjut, Jasno menegaskan, bahwa pihaknya telah mengimbau kepada pihak SPBU untuk membatasi penjualan solar subsidi agar pendistribusiannya bisa merata. Komisi III minta agar kendaraan yang biasanya dapat mengisi 200 liter, dibatasi dengan hanya mengisi 150 liter saja. Tujuannya untuk mengurai antrean truk di SPBU-SPBU. "Kalau masih ada antrean, kami minta pihak Pertamina untuk sementara (satu bulan) tidak melayani terlebih dahulu. Mereka tidak boleh main-main. Acuannya ya evaluasi saat sidak itu," tegasnya (advertorial)
"Karena solar subsidi diperuntukan untuk masyarakat, antar sembako, sayur, dan lainnya. Kalau untuk tambang atau perusahaan itu kan, ada solar industri. Karena memang ada jarak harga cukup besar, sehingga potensi dugaan untuk diselewengkan sangat besar," tutur Jasno. Lebih lanjut, Jasno menegaskan, bahwa pihaknya telah mengimbau kepada pihak SPBU untuk membatasi penjualan solar subsidi agar pendistribusiannya bisa merata. Komisi III minta agar kendaraan yang biasanya dapat mengisi 200 liter, dibatasi dengan hanya mengisi 150 liter saja. Tujuannya untuk mengurai antrean truk di SPBU-SPBU. "Kalau masih ada antrean, kami minta pihak Pertamina untuk sementara (satu bulan) tidak melayani terlebih dahulu. Mereka tidak boleh main-main. Acuannya ya evaluasi saat sidak itu," tegasnya (advertorial)
Berita terkait
