POLITIKAL.ID - DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan tambang ilegal di Benua Etam yang seakan tak ada habisnya.
 
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menegaskan akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang diduga sebagai tambang ilegal.
 
Peninjauan itu diharapkan agar dapat mendapatkan data yang akurat terkait tambang ilegal.
 
Dikatakanya, terdapat bekas galian yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, seperti lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali.
 
Sehingga bekas galian tambang itu mengakibatkan banjir saat musim hujan.
 
Syafruddin menilai tambang ilegal merugikan perekonomian daerah karena tidak memberikan kontribusi pajak dan royalti kepada pemerintah daerah.
 
"Masih banyak tambang ilegal yang kami temukan di Kaltim. Padahal jika tambang itu dikelola dengan baik, pastinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujar Syafruddin.
 
Terkait hal itu, ia mendorong pihak terkait untuk menangani persoalan tambang ilegal di Kaltim secara serius.
 
"Kami meminta pihak terkait untuk memantau dan menangani persoalan itu secara serius," pintanya.
 
Politisi PKB ini meminta penegak hukum harus bersikap tegas menangani persoalan tambang ilegal agar menuntaskan persoalan itu, termasuk dampak negatif pada masyarakat sekitar.
 
"Inspektor tambang mesti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat untuk memberantas praktik-praktik ilegal itu," tegasnya.
 
Syafruddin mengaku akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program terkait pengelolaan pertambangan di Kaltim.
 
Ia menyebut akan selalu berupaya mendorong aparat penegak hukum dan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk benar-benar menuntaskan pertambangan ilegal tersebut.
 
"Kami minta Pj Gubernur bergerak untuk menghentikan tambang ilegal. Kami dari komisi III juga akan mendorong hal tersebut," pungkasnya. (Advetorial)