POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kaltim menggelar jumpa pers Selasa (22/2/2022) di Cafe Lain Hati, Jalan AW Sjahranie. Pengurus PBSI menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran mereka pada Musorprov Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim di Aston Hotel Samarinda and Convention Center hari ini. Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Pengprov PBSI Kaltim, Risa Fahrizal mengatakan PBSI Kaltim tidak diperkenankan mengikuti Musorprov lantaran terlambat menyerahkan mandat. KONI Kaltim melalui panitianya, telah mengeluarkan surat edaran yakni dari tanggal 2-20 Februari, semua induk olahraga diminta untuk menyerahkan mandat kepesertaan. Mereka menerangkan pengurus PBSI Kaltim sedang menghadapi pandemi Virus Corona dan diwajibkan isoman. "Wabah yang masuk dalam PBSI Kaltim ke beberapa pengurus hampir 80 persen secara bergantian positif dan ini sedang dalam tahap pemulihan," terang Itang sapaannya. Selain itu PBSI Kaltim sedang melakukan kesibukan karena menggelar event besar bertajuk Piala Gubernur dan BPK Kaltim Open, yang akan digelar Maret mendatang, kerjasama antara PBSI Kaltim dengan Pemprov Kaltim serta ada Swasta. "Ini event sifatnya regional Kalimantan dan Sulawesi, jadi ini memang garapan besar. Fokus teman-teman itu fokus ke situ," ungkapnya. Lanjutnya, pada Senin (21/2/2022) kemarin, dirinya dihubungi Ketua Pengprov PBSI Kaltim guna menyiapkan peserta untuk menghadiri Musorprov KONI Kaltim. Pihaknya pun menyiapkan 3 orang untuk ikuti Musorprov. Tetapi begitu lakukan koordinasi, berdasarkan hasil rapat SC keterlambatan mandat itu tidak dibolehkan ikuti Musorprov. Lantas katanya, muncul pentanyaan dari pihaknya yang namanya jadi peserta Musorprov itu adalah hak anggota dari KONI Kaltim, dan PBSI Kaltim adalah anggota. Artinya mandat itu sifatnya adalah syarat administratif. Tapi itu tidak boleh menggugurkan status keanggotaan selama tidak mendapatkan sanksi dari KONI Kaltim. "Sampai sekarang kami tidak ada sanksi. Karna yang bisa batalkan hal kami itu adalah sanksi atau pelanggaran terhadap AD/ART," jelasnya. "Sekarang kami tidak melanggar AD/ART, kami mengikuti yang ditetapkan KONI, cuman kami mengakui keterlambatan itu," sambungnya. Sebagaimana diketahui, fokus dari Ketua Pengprov PBSI Kaltim dan pengurus PBSI Kaltim, adalah lebih kepada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet. "Dalam artian siapapun itu selama bisa menjamin peningakatan atlet pasti kami mendukung siapapun itu," ujarnya. Terpenting pada Musorprov itu ialah adanya poin-poin penting yang jadi prioritas, seperti pembahasan Pembinaan dan Prestasi atau Binpres, dan program kerja, serta lainnya. "Tetapi lantaran adanya mandat itu adalah standarisasinya, maka PBSI Kaltim tidak bisa mengikuti Musorprov KONI Kaltim," sambungnya. Untuk tindaklanjut terkait perihal hal tersebut, Itank menjelaskan akan bersurat ke PBSI Pusat tentang apa yang terjadi pada PBSI Kaltim. "Apakah mandat itu bisa menbatalkan keinginan kami untuk terlibat dalam Musorprov atau tidak," tandasnya. (*)