POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kaltim pasca covid - 19 atau virus corona disebut-sebut cukup memukul ekonomi masyarakat.

Karena itu, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bersama pemrov bersama-sama menentukan belanja selama setahun yang tercermin melalui APBD 2021.

Dikonfirmasi awak media, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan, pengesahan KUA PPAS bakal segera diselesaikan.

"Harapan kami sebelum tahun baru selesai. Sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan januari bisa dikerjakan," ujar Makmur sapaanya, Jumat malam (11/12/2020).

Terkait penetapan KUA PPAS, diakui mantan Bupati Berau itu melampaui deadline dari Mendagri. Dengan begitu percepatan nota kesepahaman dengan pemprov Kaltim mesti cepat disepakati.

"Keterlambatan memang ada, maka dari itu kami ingin segera selesai tepat waktu," imbuhnya.

Lanjut politisi Golkar itu, Covid - 19 turut mempengaruhi akselarasi pembangunan yang berasal dari kas daerah.

Maka dari itu, wakil rakyat terlebih semua fraksi meminta efisiensi belanja, sasaran pembangunan lebih prioritas. Fasilitas umum seperti jalan, jaringan listrik, air besih, pendidkan dan kesehatan.

Selain itu potensi yang bisa dikembangkan seperti pertanian dan perikanan.

"Kita bergerak di sektor itu dulu," tegasnya.

Selain itu dimasa pandemi seperti saat ini. Kehadiran pemerintah lebih penting agar tak terjadi gejolak sosial, lantaran pengaruh covid - 19 cukup memberikan dampak terhadap pendapatan rakyat serta rontoknya basis industri padat karya.

"Fokus penanganan dampak covid -19 juga dilakukan, selain meubah kesadaran masyarakat untuk membiasakan mengikuti protokol kesehatan," tandasnya. (Redaksi 001)