POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyambut baik ketertarikan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang ingin membangun pelabuhan curah di kawasan Palaran. Pelabuhan curah sendiri merupakan salah satu dari tiga proyek skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pemkot Samarinda. Sebelumnya pada Januari lalu, PT KBS sudah sempat melakukan pertemuan pengenalan dengan jajaran Pemkot Samarinda terkait ketertarikannya untuk membangun pelabuhan tersebut. Kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun, grup perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini kembali memaparkan prakajian kelayakan terminal serba guna (multipurpose) pelabuhan Samarinda, di Gedung Balai Kota. Siswanto, salah satu tim teknis analis dari PT KBS mengatakan, pihaknya sudah membuat skema rencana estimasi biaya investasi untuk membangun pelabuhan dimaksud. Di mana menurutnya, perkiraan nanti menyentuh angka Rp418 miliar. Angka ini meliputi sektor investasi persiapan dan supervisi hingga ke penataan area hijau alias green port. “Tapi dari delapan sektor yang kami rincikan ini, untuk sektor persiapan atau supervisi dan sektor infrastruktur dasar seperti jalan hingga fasilitas umum biasanya pembiayaannya melalui APBD,” terangnya, Kamis (10/3/2022). Di Indonesia sendiri sambung dia, untuk proyek pembangunan pelabuhan dengan skema KPBU sudah dilakukan lebih dahulu di dua daerah yakni Pelabuhan Patimban di Sukabumi dan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo. “Untuk Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo, nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp1,4 triliun. Oleh karena itu, jika nanti kerja sama antara PT Krakatau dan Pemkot terjalin, maka saran saya kita perlu untuk melakukan studi ke Gorontalo untuk belajar terkait sistem kerja samanya,” ucapnya. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun seusai mendengarkan pemaparan dari PT KBS tadi menyarankan kembali kepada anak perusahaan dari PT Krakatau Steel, untuk segera membuat prakajian rencana bisnis apabila terjalin kerja sama dengan Pemkot Samarinda. Karena kata Andi Harun lagi, pemerintah sendiri tidak keberatan jika dari delapan sektor ivenstasi yang dipaparkan tersebut, dua di antaranya dibiayai melalui APBD. “Kalau biaya infrastruktur harus dibebankan ke Pemkot, sebenarnya tidak masalah. Seperti pembuatan jalan, pastinya akan kami anggarkan untuk tahun 2023. Kalau menurut saya, akses jalan besar menuju ke pelabuhan itu panjangnya kisaran 5 kilometer. Artinya dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp50 miliar,” kata Wali Kota. Ia berharap, PT KBS sendiri bisa investasi besar dalam proyek ini. Karena melihat kondisi kawasan Palaran yang bakal menjadi pusat industri, jasa, dan perdagangan ke depannya, bahkan akan jadi interline dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terhubung melalui jalan tol. Sehingga ia memastikan akan ada integrasi bisnis. (*)