POLITIKAL.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan surat presiden (Surpres) ke Pimpinan DPR untuk pembahasan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Meski belum dibahas di DPR, suara penolakan dari kalangan buruh juga terus didengungkan.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen mengatakan pihaknya telah beraudiensi dengan kalangan buruh dan menghargai kritik yang dilakukan kalangan buruh terhadap draf RUU tersebut. Apalagi, kritik tersebut disampaikan lewat jalur audiensi di Gedung DPR.

"Kalau di jalanan terus, ndak ada diskusi yang aktif yang interaktif. Di Komisi IX, sangat sering kita audiensi dengan teman-teman buruh dan kita banyak mendapatkan input, masukan," ujarnya dalam diskusi bertema "Kesiapan DPR Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Gus Nabil, sapaan akrabnya melanjutkan dirinya mendengar bahwa di internal pemerintah RUU ini memang masih ada yang belum tuntas. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan poin mana yang masih bermasalah.

Namun yang jelas, ketika Surpres sudah masuk ke Senayan. Karena itu, pemerintah dan DPR ini harus bersama-sama mensosialisasikan RUU ini kepada masyarakat secara baik sehingga tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru.

"Kita ini sudah terlalu banyak yang gaduh, kemarin soal WNI eks ISIS mau dipulangkan, Corona, ini ditambah lagi dengan omnibus law, kasihan masyarakat. Jadi memang kita harus sama-sama belajar dan harus membaca dengan cermat dan teliti supaya ini betul-betul bisa menghadirkan surga untuk Indonesia," tuturnya.