POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Instruksi Kaltim disebut-sebut membingungkan masyarakat Kaltim. Pasalnya surat edaran tersebut tidak tajam lantaran dikembalikan juga kepada kabupaten atau kota. Kalau hari ini satu diantara kabupaten atau kota terjadi situasinya berbeda menurutnya wajar karena instruksinya. "Instruksinya wali kota dan gubernur beda-beda, masyarakat bingung yang mana mau diikuti," ujar Ketua Komisi IV, DPRD Kaltim, Rusman Yaqub saat jumpa pers via daring, Sabtu (6/2/2021). Semisal terjadi kebingungan masyarakat di Samarinda. Itu menunjukkan bahwa masih lemah koordinasinya. Menurutnya harus ada evaluasi segera. Kemudian juga harus ada waktu yang jelas secara detail menjelaskan kepada publik. "Jangan begini. Hari ini diputuskan besok dilaksanakan. Ini bukan internal pemerintah. Ini terhadap publik bos," cetus politisi PPP itu. Setiap Sabtu dan Minggu harus dievaluasi dan harus diubah. Kemudian OPD itu jangan seolah-olah kerjanya tentara. Dirinya bersyukur ada TNI Polri, dari OPD ada dinas kesehatan yang selama ini menanngani masalah Covid 19, yang lain mana. Terutama diskominfo Kaltim yang sangat minim bekerja untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat. "Harusnya Diskominfo memberikan pengumuman dan menjelaskan masalah publik. Nama juga dinas informasi, mending kembalikan ke departemen penerangan kayak dulu," sesalnya. Ketua PPP Kaltim itu menambahkan, kalau ini dianggap satgas Covid-19 sebagai bagian dari penanganan menurutnya sah-sah saja namun haruslah efektif. Kalau tidak efektif itu harus dilihat cara melaksanakan strategi tersebut seperti apa. "Mungkin metodenya sudah bagus, cuman pelaksanaan metode ini yang menurut saya perlu dievaluasi," bebernya. Rusman Yaqub mencotohkan semisal sosialisasi yang tidak masif. Misalnya saja sehari sebelum dilaksanakan baru diputuskan sehingga menimbulkan kepanikan. Bahkan masyarakat tidak mendapat informasi yang lebih akurat dari segi teknis karena hal itu yang salah. Yang sangat penting itu adalah sosial kehidupan masyarakat. Maka itu tidak boleh sembarang membuat kebijakan. Menurutnya kasian wibawa pemerintah karena pertaruhannya wibawa pemerintah. Dirinya tak menampik saat ini yang paling susah adalah bagaimana meyakinkan publik. "Orang mau nurut itu kalau memang benar ada kepentingan masyarakat dalam instruksi tersebut. Bagaimana dia tau kepentingannya apa. Tidak ada pemberitahuan apa-apa dianggap sudah kerja. Inikan keliru," pungkasnya.