Ia juga menyatakan bahwa DPRD tidak berperan sebagai penghalang bagi pemerintah, tetapi sebagai mitra sejajar yang bertugas memastikan setiap kebijakan dan anggaran tepat sasaran.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jahidin menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemprov menjadi faktor utama dalam pengelolaan anggaran yang efektif.

“Proses persetujuan anggaran bukanlah ajang saling berlawanan, tetapi bentuk kerja sama yang harus terus dijaga,” katanya.

Jahidin berharap sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemprov Kaltim dapat terus terjaga untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, anggaran dikelola dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat Kaltim menjadi prioritas utama.

“Transparansi dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semoga hubungan ini terus terjalin harmonis demi masa depan Kaltim,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)